Update Artikelilmiah: 10739

WISOGENI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Abstrak
Penelitian  ini  berjudul  “Relasi  Aktor  dalam  Formulasi  Peraturan  Daerah 
No  4  Tahun  2012  tentang  Rencana  Pengembangan  Sistem  E-Governemnt  di 
Kabupaten  Banyumas”  bertujuan  untuk  memahami  dan  mendeskripsikan  Relasi 
Aktor  dalam  Formulasi  Kebijakan  Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2012 
Tentang Rencana Induk Pengembangan E-government serta memahami dan faktor 
pendukung  penetapan  kebijakan  peraturan  daerah  nomor  4  tahun  2012  tentang 
rencana induk pengembangan E-government.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  deskriptif 
dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, 
dan  studi  dokumentasi.  Data  dianalisis  menggunakan  metode  analisis,  model 
interaktif  Miles  dan  Huberman,  untuk  menjamin  validitas  data,  penelitian  ini 
menggunakan teknik tringulasi data.
Hasil  Penelitian  pembahasan  peraturan  daerah  tentang  E-Governement, 
terbagi  menjadi  4  tahap  yaitu  perumusan  masalah,  agenda  kebijakan,  alternatif 
kebijakan dan tahap penetapan kebijakan. Dalam Formulasi Peraturan Daerah No 
4  Tahun  2012  Tentang  Rencana  Induk  Pengembangan  Sistem  E-Governement,
prosesnya  melibatkan  tiga  aktor,  yaitu  Dinas  Perhubungan,  Komunikasi  dan 
Informatika,  Panitia  Khusus  Perda  E-Government  dan  Tim  Akademisi  dari 
Unsoed. Ketiga aktor saling melakukan relasi kerjasama yang membuat  Perda  EGovernment  cepat  selesai.  Dishubkominfo  ingin  agar  perda  E-Government  ini 
dapat  menaikan  posisi  Dishubkominfo  yang  sebelumnya  tidak  di  pandang, 
menjadi  instansi  penting  oleh  SKPD  lainnya,  karena  E-government  disahkan 
dengan tujuan SKPD  di Kabupaten  Banyumas  bersedia saling terintegrasi dengan 
Dishubkominfo,  dan  menyebabkan  posisi  Dishubkominfo  menjadi  penting  di 
antara  SKPD  lain.  Model  perumusan  kebijakan  perda  E-Government  adalah 
model elit, model  elit  adalah kebijakan publik hanya sebagai preferensi dari elit 
yang  memerintah.  Peraturan  daerah  E-Government  hanya  atas  inisiatif 
Dishubkominfo,  masyarakat  luas  tidak  tahu  apa  maksud  dan  isi  dari  perda  EGovernment.  faktor pendorong  yang menyebabkan cepatnya  pembahasan Faktor 
pertama, yaitu Aktor yang merumuskan punya kedekatan satu sama lain. Karena 
sudah mempunyai dasar kedekatan, untuk menyatuka pandangan politiknya tidak 
akan  lama  dan  sulit.  Faktor  kedua  ialah  mengejar  agar  program  E-Government,
masuk dalam pembahasan RAPBD Kabupaten Banyumas tahun 2013.

Abtrak (Bhs. Inggris)

SUMMARY
This  Research,  entitled  "Actor  Relation  in  Formulation  of  Regional 
Regulation  No.  4  of  2012  on  Development  Plan  E-governemnt  System  in 
Banyumas  Regency"  aims  to  understand  and  describe  the  Actor  Relations  in 
Policy Formulation  of  Regional Regulation No. 4 of 2012 on Master Plan  of  EGovernment  Development,  also  to  understand  and  as  factors  supporting  the 
determination of  regional regulatory policy number 4  of  2012 on the master plan 
for the development of E-government.
The  research  method  used  is  descriptive  qualitative  method  with  a  case 
study approach.  The data  are obtained from the results of observation, interviews, 
and documentation. Data were analyzed using the method of analysis, interactive 
model of Miles and Huberman, to ensure the validity of the data, this study uses 
the data tringulasi techniques.
The  discussion  results of local regulations on E-Government,  are  divided 
into 4 stages: formulation of the problem, the policy agenda, alternative policies 
and policy-setting stage. In Formulation  of  Regional Regulation No. 4 of 2012 on 
the  Master  Plan  for  Development  of  E-Government,  the  process  involves  three 
actors,  namely  the  Department  of  Transportation,  Communications  and 
Information Technology, the Special Committee on Regulation of E-Government 
and  Academics  Team  of  Unsoed.  All  three  actors  perform  mutual  cooperation 
which  make  regulation  of  E-Government  quickly  completed.  Dishubkominfo 
wants regulation of E-Government can  raise the position Dishubkominfo  due to 
previously  they were  not  getting attention,  to  become an important institution by 
other  SKPD,  because  the  E-government  enacted  with  the  purpose  of  sectors  in 
Banyumas are willing to integrate with Dishubkominfo, and cause Dishubkominfo 
has  an important position among another SKPD.  The model of policy formulation 
in  regulation of E-Government is the elite  model, elite model is a public policy 
which is only preferred  by  the ruling elite. Regulation of E-Government area just 
under  Dishubkominfo  initiative,  the  society  does  not  know  what  is  the  purpose 
and  content  of  E-Government  regulation.  Driving  factors  that  cause  rapid 
discussion of the first factor,  is because  the actor who formulate has  similarity  to 
one another. Because it has a proximity basis, to  unite their  political views will 
not be long and difficult. The second factor is that the pursuit of E-Government 
program, included in the discussion of RAPBD Banyumas in 2013.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman