Update Artikelilmiah: 5851

KOS ENDIK PRADIANTO

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Berdasarkan pengertian tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. 
Hasil dari penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa Hibah Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas adalah berbentuk uang. Sumber Hibah Daerah berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah. Hibah Daerah dilaksanakan melalui mekanisme APBD, penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, disalurkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah, kemudian diteruskan kepada lembaga dan/atau kelompok masyarakat yang telah memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan untuk mendapatkan dana Hibah Daerah. Realisasi hibah kemudian dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Lembaga dan/atau kelompok masyarakat penerima Hibah Daerah berkewajiban melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala Daerah.Pihak-pihak yang bertanggungjawab secara formal dan/atau secara material atas penggunaan dana hibah adalah penerima hibah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah  terkait sebagai pihak yang mengevaluasi usulan pemberan hibah sampai dengan memberikan rekomendasi atas pemberian hibah, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The  regional  grant  is  the  giving  by  diverting for right of something  from the Government or  other side to the Regional Government or in contrary that   specifically has bee determined its  purposes  and  conducted  through the agreement. Based  on that definition,  so the purpose that  want to be accomplished in this research   is to find  out  the implementation  of  Government Regulation Number 2, 2012  about the Regional Grant by the Regency Regional Government of Banyumas.   
The result of this research and discussion, it is obtained the conclusion that the Regional Grant that  accepted  by Regency Regional Government of Banyumas is in the form of money. The source of regional grant come from the Central Government and Regional Government of Central Java  Province through the Agreement Draft of Regional Grant. Regional grant is conducted through the mechanism of APBD,  the business of grant  realization in the form of money that is accepted by Regency Regional Government of Banyumas, it is distributed  to  the Work Board of Regional Official, then continued  to the institution and/or group of society  that has  fulfill the determined criteria to obtain the Regional Grant. The realization of grant is recorded in the Regional Government Financial Report. The institution and/or group of society as the acceptor of Regional Grant, it has obligation to do the report and responsibility to the Head of Regional through the Management Officer of Regional Financial. The Work Board of Regional Official conducts the monitoring and evaluating for the giving grant. The result of monitoring and evaluating area reported to the Head of Regional. The sides that  are responsible  formally and material for the using the grant fund is the acceptor of grant and Work Board of Regional Official as the side that evaluates the  suggestion of giving grant and until to giving the recommendation for giving grant, and conducting the monitoring and evaluating for the giving grant.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman