Home
Login.
Artikelilmiahs
54321
Update
ANANDA ALMALIA PASHA
NIM
Judul Artikel
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN FURNITURE ANTARA PT. HADI INVESTAMA ABADI DENGAN KD DODY BUDI SAYOGA (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2025/PN Denpasar)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Wanprestasi dalam perjanjian pemborongan furniture dapat terjadi apabila pekerjaan tidak diselesaikan sesuai waktu maupun spesifikasi yang disepakati. Salah satunya terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 9/Pdt.G.S/2025/PN Dps antara PT Hadi Investama Abadi sebagai Penggugat dan KD Dody Budi Sayoga sebagai Tergugat yang tidak menyelesaikan pekerjaan furniture sesuai waktu yang diperjanjikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan wanprestasi serta akibat hukum ganti rugi dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 9/Pdt.G.S/2025/PN Dps. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), bersifat preskriptif, menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menetapkan wanprestasi berdasarkan perjanjian yang sah, tidak dipenuhinya kewajiban penyelesaian pekerjaan dalam jangka waktu yang diperjanjikan, dilakukannya somasi namun kewajiban tetap tidak terpenuhi, serta tidak terbuktinya keadaan memaksa. Namun, pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada keterlambatan pekerjaan dan belum menguraikan secara mendalam ketidaksempurnaan hasil pekerjaan sebagai bentuk wanprestasi. Akibat hukum yang timbul adalah dikabulkannya gugatan Penggugat dan dihukumnya Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp33.901.400,00. Menurut penulis, putusan tersebut telah sesuai dengan pasal 1243 KUHPdt, karena kerugian yang dialami Penggugat merupakan akibat langsung dari wanprestasi yang dilakukan Tergugat sehingga hubungan kausal antara wanprestasi dan kerugian telah terpenuhi.
Abtrak (Bhs. Inggris)
Breach of contract in a furniture construction agreement may occur when the work is not completed within the agreed period or in conformity with the agreed specifications. Such a case is reflected in the Denpasar District Court Decision Number 9/Pdt.G.S/2025/PN Dps between PT Hadi Investama Abadi as the Plaintiff and KD Dody Budi Sayoga as the Defendant, who failed to complete the furniture work within the agreed period. This study aims to analyze the judge's legal considerations in establishing the breach of contract and the legal consequences of the award of damages in the said decision. The research employs a normative juridical method with statutory and case approaches, is prescriptive in nature, using secondary data obtained through library research and analyzed using qualitative normative analysis. The findings show that the judge established the breach based on a valid agreement, the failure to complete the work within the stipulated period, the issuance of formal notices of default (somasi) which nevertheless remained unfulfilled, and the unproven existence of force majeure. However, the considerations emphasized the delay and did not thoroughly elaborate on the defective workmanship as a form of breach of contract. The Plaintiff's claim was granted, and the Defendant was ordered to pay material damages of IDR 33,901,400.00. In the author's opinion, the decision accords with Article 1243 of the Indonesian Civil Code, as the losses suffered by the Plaintiff were a direct result of the Defendant's breach, thereby satisfying the causal link between the breach and the loss.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save