Home
Login.
Artikelilmiahs
52289
Update
ALYSIA ZENUBIA HELGA SEPTINA
NIM
Judul Artikel
TANGGUNG JAWAB HUKUM DINAS KESEHATAN TERHADAP PENANGANAN KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) PENYAKIT MENULAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Abstrak (Bhs. Indonesia)
ABSTRAK Kejadian Luar Biasa (KLB) merupakan timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Indonesia masih sering menghadapi fenomena KLB. Dinas Kesehatan memiliki peran strategis sebagai perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang Kesehatan berdasarkan pasal 352 (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analitis, dan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanggung jawab hukum Dinas Kesehatan terhadap penanganan kejadian luar biasa penyakit menular dalam perspektif hukum administrasi negara telah menunjukkan taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Artinya peraturan yang lebih rendah telah didasarkan pada peraturan yang lebih tinggi. Peraturan-peraturan tersebut tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Bentuk tanggung jawab hukum Dinas Kesehatan terhadap penanganan kejadian luar biasa penyakit menular pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu: tanggung jawab secara administrasi diatur dalam Pasal 159, Pasal 162, Pasal 169 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang KLB, Wabah, Krisis Kesehatan.
Abtrak (Bhs. Inggris)
ABSTRACT An Extraordinary Event (KLB) is the emergence or increase in the incidence of morbidity and/or mortality that is epidemiologically significant in a region within a certain period of time, and is a condition that can lead to an epidemic. Indonesia still frequently faces the KLB phenomenon. The Health Service has a strategic role as a regional apparatus that carries out government affairs in the health sector based on Article 352 (1) of Law Number 17 of 2023 concerning Health. The research method used is normative juridical research with a statutory, analytical, and conceptual approach. The data used are secondary data obtained through literature studies and analyzed using qualitative normative methods. The results of the study indicate that the regulation of the Health Service's legal responsibility for handling extraordinary events of infectious diseases from a state administrative law perspective has shown a level of vertical and horizontal synchronization. This means that lower regulations have been based on higher regulations. These regulations do not contradict each other. The form of legal responsibility of the Health Service for handling extraordinary incidents of infectious diseases in the structure of Indonesian legislation, namely: administrative responsibility is regulated in Article 159, Article 162, Article 169 of the Regulation of the Minister of Health Number 1 of 2026 concerning KLB, Epidemics, Health Crises.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save