Update Artikelilmiah: 51651

CHARISTA LOUIS NISMARA YOSEPH

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Keberadaan dukun bayi sebagai penolong persalinan tradisional masih dijumpai di 
berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Banyumas. Meskipun 
pemerintah telah menetapkan bahwa pertolongan persalinan merupakan 
kewenangan tenaga kesehatan, praktik dukun bayi tetap bertahan karena faktor 
sosial, budaya, dan kepercayaan masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan 
persoalan hukum terkait legalitas dukun bayi dalam memberikan pelayanan 
kesehatan serta sinkronisasi pengaturan peraturan perundang-undangan yang 
mengaturnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas dukun bayi 
dalam memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Banyumas serta menelaah 
sinkronisasi pengaturan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah 
penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analitis, dan 
konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui 
studi kepustakaan dan dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa dukun bayi memiliki legalitas dalam memberikan pelayanan 
kesehatan, yaitu sebagai penyehat tradisional dan tenaga pendukung atau penunjang 
kesehatan dalam lingkup pelayanan kesehatan tradisional empiris serta dalam pola 
kemitraan dengan tenaga kesehatan dengan memenuhi persyaratan administratif 
yang ditentukan. Akan tetapi, legitimasi legal-rasional hanya dimiliki oleh sebagian 
dukun bayi, yaitu dukun bayi yang menjalankan praktiknya dalam kemitraan 
dengan tenaga kesehatan dan sudah mengikuti pelatihan, sedangkan dukun bayi 
yang melakukan praktik secara mandiri dengan mengunjungi rumah-rumah 
masyarakat belum memiliki legitimasi legal-rasional. Sinkronisasi pengaturan 
terkait legalitas dukun bayi dalam memberikan pelayanan kesehatan juga telah 
menunjukkan adanya taraf sinkronisasi vertikal.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The existence of dukun bayi as traditional birth attendants is still found in various 
regions of Indonesia, including Banyumas Regency. Although the government has 
stipulated that childbirth assistance falls under the authority of health 
professionals, the practice of dukun bayi persists due to social, cultural, and 
community belief factors. This condition gives rise to legal issues concerning the 
legality of dukun bayi in providing health services as well as the synchronization of 
the laws and regulations governing them. This research aims to analyze the legality 
of dukun bayi in providing health services in Banyumas Regency and to examine 
the synchronization of the relevant legal regulations. The research method used is 
normative juridical research with statutory, analytical, and conceptual approaches. 
The data used consist of secondary data obtained through literature study and 
analyzed using qualitative normative analysis. The results of the study indicate that 
dukun bayi possess legality in providing health services as traditional healers and 
as supporting or auxiliary health personnel within the scope of empirical 
traditional health services and partnership schemes with health professionals, 
provided that the stipulated administrative requirements are fulfilled. However, 
legal-rational legitimacy is only held by certain dukun bayi, namely those who 
practice in partnership with health professionals and have undergone training, 
whereas dukun bayi who practice independently by visiting community households 
do not yet possess legal-rational legitimacy. The regulation concerning the legality 
of dukun bayi in providing health services also demonstrates a level of vertical 
synchronization.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman