Update Artikelilmiah: 50834

IMELDA PUTRI RINDIARTO

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Pemenuhan hak atas kesehatan tidak terlepas dari terpenuhinya akses pasien 
terhadap obat yang aman, bermutu, dan sesuai standar pelayanan. Berbagai kasus 
di fasilitas kesehatan menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan kefarmasian 
belum sepenuhnya menjamin keselamatan pasien. Salah satu peristiwa yang 
terjadi yaitu kasus pelayanan obat oleh petugas kebersihan di RSUD Mayjen H.M. 
Ryacudu Kotabumi tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan 
sinkronisasi pengaturan dan mengetahui bentuk tanggung jawab tenaga 
kefarmasian terhadap keselamatan pasien dalam pelayanan kefarmasian. 
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan 
perundang-undangan, analitis, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pengaturan mengenai tanggung jawab tenaga kefarmasian terhadap 
keselamatan pasien dalam pelayanan kefarmasian telah menunjukan taraf 
sinkronisasi. Hal ini dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 
rendah tidak saling bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi dan peraturan yang sederajat. Bentuk tanggung jawab hukum tenaga 
kefarmasian meliputi tanggung jawab hukum administrasi yang termuat dalam 
Pasal 283 dan Pasal 313 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, 
Pasal 736 dan Pasal 752 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, 
Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/Menkes/Per/V/2011 
tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian sebagaimana 
diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 Tahun 2016, Pasal 12 
Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan 
Kefarmasian di Rumah Sakit, dan Pasal Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan 
No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek; tanggung 
jawab hukum perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata dan Pasal 308 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang 
Kesehatan; tanggung jawab hukum pidana dilakukan berdasarkan Pasal 308 ayat 
(1), Pasal 435, Pasal 440 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The fulfillment of the right to health is inherently linked to patients' access to safe, 
quality, and standardized medicines. Various incidents in healthcare facilities 
indicate that pharmaceutical services have not fully ensured patient safety. One 
such event was the case of medication services being provided by a cleaning staff 
member at Mayjen H.M. Ryacudu Regional General Hospital in Kotabumi in 
2024. This research aims to determine the regulatory synchronization and identify 
the forms of legal liability of pharmaceutical personnel for patient safety in
accessing medicine. This study employs a normative juridical method with 
legislative, analytical, and conceptual approaches. The results show that the 
regulations concerning the liability of pharmaceutical personnel for patient safety 
in accessing medicine have achieved a level of synchronization. This is evidenced 
by the fact that lower-level regulations do not conflict with higher-level or 
equivalent regulations. The forms of legal liability for pharmaceutical personnel 
include: administrative liability as contained in Article 283 and Article 313 of 
Law Number 17 of 2023 concerning Health, Article 736 and Article 752 of 
Government Regulation Number 28 of 2024 on the Implementation Regulation of 
Law Number 17 of 2023 concerning Health, Article 23 paragraph (1) of the 
Regulation of the Minister of Health Number 889/Menkes/Per/V/2011 concerning 
Registration, Practice Permit, and Work Permit for Pharmaceutical Personnel as 
amended by Regulation of the Minister of Health Number 31 of 2016, Article 12 of 
the Regulation of the Minister of Health Number 72 of 2016 concerning Standards 
for Pharmaceutical Services in Hospitals, and Article 12 of the Regulation of the 
Minister of Health Number 73 of 2016 concerning Standards for Pharmaceutical 
Services in Pharmacies; civil liability based on Article 1365 of the Civil Code and 
Article 308 Paragraph (2) of Law Number 17 of 2023 concerning Health; and 
criminal liability based on Article 308 paragraph (1), Article 435, and Article 440 
of Law Number 17 of 2023 concerning Health.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman