Home
Login.
Artikelilmiahs
5072
Update
RINI RAHAYU
NIM
Judul Artikel
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN USAHA DI BIDANG KESEHATAN (STUDI KASUS PADA USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI PURWOKERTO)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Tujuan dari kebijakan izin usaha depot air minum isi ulang ialah memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan usaha depot air minum isi ulang dan memberikan dasar hukum dalam rangka pembinaan dan pengawasan kepada penyelenggara usaha. Semakin maraknya usaha depot air minum isi ulang di Purwokerto membutuhkan perhatian khusus, karena usaha tersebut berhubungan dengan kepentingan masyarakat sebagai konsumen air minum. Analisis implementasi kebijakan izin usaha depot air minum isi ulang dengan menggunakan model implementasi milik Edwards III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi maka diperoleh hasil bahwa, masih terdapat beberapa pengusaha depot air minum isi ulang di Purwokerto yang belum mengetahui betul manfaat dan tujuan kebijakan izin usaha depot air minum isi ulang, masih rendahnya kemampuan pelaksana kebijakan izin usaha depot air minum isi ulang dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, belum efektifnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang disebabkan oleh kelonggaraan yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dan Petugas Sanitarian di wilayah Purwokerto kepada pengusaha depot air minum isi ulang yang enggan melanggar ketentuan, dan belum adanya SOP (Standard Operating Procedure) dalam pelaksanaan kebijakan izin usaha depot air minum isi ulang. Beberapa kondisi tersebut diperburuk oleh ketidaktahuan konsumen terhadap standar kualitas air minum yang diproduksi oleh depot air minum isi ulang. Kata kunci : implementasi kebijakan, izin usaha depot air minum isi ulang
Abtrak (Bhs. Inggris)
The goal of depot license policy refill drinking water is to provide a legal basis for the implementation of business depot refill drinking water and provide a legal basis in order to develop and supervise the business organizers. Increasingly widespread effort depot refill drinking water in Purwokerto requires special attention, because the business is related to the interests of society as consumers of drinking water. Analysis of policy implementation depot license refill drinking water by using a proprietary implementation Edwards III models, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structures of the obtained results that, there are still some employers depot refill drinking water in Purwokerto who do not know very well the benefits and goals depot license policy refill drinking water, the low ability depot license policy implementers refill drinking water in utilizing available resources, yet effective implementation of the guidance and supervision caused by a free hand given Banyumas District Health Officer and Sanitarian in the Purwokerto to entrepreneurs depot refill drinking water are reluctant to violate the provisions, and the lack of SOP (Standard Operating Procedure) in the implementation of policies permit depot refill drinking water. Some of these conditions aggravated by ignorance of consumers against drinking water quality standards produced by depot refill drinking water. Keywords: policy implementation, business license depot refill drinking water
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save