Home
Login.
Artikelilmiahs
45715
Update
ATHALLAH BIMA GUNARI
NIM
Judul Artikel
PERAN ASEAN DALAM PENANGANAN PERDAGANGAN MANUSIA DI ASIA TENGGARA: ANALISIS EFEKTIVITAS ACTIP
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisir yang mengancam banyak aspek bagi masyarakat. Asia Tenggara menjadi fokus penelitian karena kawasan ini adalah sumber, transit, dan tujuan bagi korban perdagangan manusia. Penelitian ini mengkaji peran ASEAN dalam menangani perdagangan manusia di Asia Tenggara melalui pelaksanaan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP). Dengan menggunakan kerangka teori Neoliberalisme Institusionalisme, penelitian ini menilai efektivitas ACTIP dalam mengurangi perdagangan manusia di kawasan ini. Meskipun semua negara anggota ASEAN telah meratifikasi ACTIP, implementasinya di tingkat nasional masih kurang efektif, terlihat dari rendahnya tingkat kepatuhan terhadap ketentuan ACTIP. Beberapa faktor utama yang menyebabkan ketidakefektifan ini termasuk adanya peraturan domestik yang tidak diselaraskan dengan ACTIP, minimnya inisiatif untuk melaporkan kinerja implementasi, dan kurangnya mekanisme pengawasan kepatuhan. Penelitian ini menyarankan ASEAN untuk mengintegrasikan standar mekanisme kepatuhan yang lebih jelas dan mengikat, guna meningkatkan efektivitas ACTIP dalam memerangi perdagangan manusia di Asia Tenggara.
Abtrak (Bhs. Inggris)
Human trafficking is a form of organized transnational crime that threatens many aspects of society. Southeast Asia is the focus of this research because the region serves as a source, transit, and destination for human trafficking victims. This study examines ASEAN's role in combating human trafficking in Southeast Asia through the implementation of the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP). Utilizing the framework of Neoliberal Institutionalism, this research assesses the effectiveness of ACTIP in reducing human trafficking in the region. Although all ASEAN member states have ratified ACTIP, its implementation at the national level remains ineffective, as evidenced by the low compliance with ACTIP Compliance. Several key factors contributing to this ineffectiveness include the lack of alignment between domestic regulations and ACTIP, insufficient initiatives to report implementation performance, and inadequate compliance monitoring mechanisms. This study suggests that ASEAN should integrate clearer and more binding compliance mechanisms to enhance the effectiveness of ACTIP in combating human trafficking in Southeast Asia.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save