Update Artikelilmiah: 45715

ATHALLAH BIMA GUNARI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional 
terorganisir yang mengancam banyak aspek bagi masyarakat. Asia Tenggara 
menjadi fokus penelitian karena kawasan ini adalah sumber, transit, dan tujuan bagi 
korban perdagangan manusia. Penelitian ini mengkaji peran ASEAN dalam 
menangani perdagangan manusia di Asia Tenggara melalui pelaksanaan ASEAN 
Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP). Dengan menggunakan 
kerangka teori Neoliberalisme Institusionalisme, penelitian ini menilai efektivitas 
ACTIP dalam mengurangi perdagangan manusia di kawasan ini. Meskipun semua 
negara anggota ASEAN telah meratifikasi ACTIP, implementasinya di tingkat 
nasional masih kurang efektif, terlihat dari rendahnya tingkat kepatuhan terhadap 
ketentuan ACTIP. Beberapa faktor utama yang menyebabkan ketidakefektifan ini 
termasuk adanya peraturan domestik yang tidak diselaraskan dengan ACTIP, 
minimnya inisiatif untuk melaporkan kinerja implementasi, dan kurangnya 
mekanisme pengawasan kepatuhan. Penelitian ini menyarankan ASEAN untuk 
mengintegrasikan standar mekanisme kepatuhan yang lebih jelas dan mengikat, 
guna meningkatkan efektivitas ACTIP dalam memerangi perdagangan manusia di 
Asia Tenggara.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Human trafficking is a form of organized transnational crime that threatens many 
aspects of society. Southeast Asia is the focus of this research because the region 
serves as a source, transit, and destination for human trafficking victims. This study 
examines ASEAN's role in combating human trafficking in Southeast Asia through 
the implementation of the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons 
(ACTIP). Utilizing the framework of Neoliberal Institutionalism, this research 
assesses the effectiveness of ACTIP in reducing human trafficking in the region. 
Although all ASEAN member states have ratified ACTIP, its implementation at the 
national level remains ineffective, as evidenced by the low compliance with ACTIP 
Compliance. Several key factors contributing to this ineffectiveness include the lack 
of alignment between domestic regulations and ACTIP, insufficient initiatives to 
report implementation performance, and inadequate compliance monitoring 
mechanisms. This study suggests that ASEAN should integrate clearer and more 
binding compliance mechanisms to enhance the effectiveness of ACTIP in 
combating human trafficking in Southeast Asia.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman