Update Artikelilmiah: 45127

GHIFARY MALIK AKBAR SYAMARA PUTRA AKHMAD YANI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Kejahatan terhadap mata uang seperti mengedarkan uang rupiah palsu banyak 
dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai macam modus operandi.
Membelanjakannya merupakan suatu tindakan atau modus yang biasa dilakukan 
pelaku pengedar uang rupiah palsu. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum 
Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 137/Pid.B/2023/PN 
Pwt mengenai tindak pidana pengedaran uang rupiah palsu, serta dasar pertimbangan 
hukum dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa. Metode penelitian 
menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis, dan 
data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari putusan tersebut sebagai sumber 
data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hukum Hakim dalam 
penerapan unsur-unsur tindak pidana mengedarkan uang rupiah yang diketahuinya
merupakan uang rupiah palsu dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 
137/Pid.B/2023/PN Pwt. Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa memenuhi 
unsur tindak pidana mengedarkan uang rupiah palsu menurut Pasal 36 Ayat (3) UU 
No. 7 Tahun 2011. Perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan 
memenuhi unsur-unsur pasal tersebut, yaitu: Unsur Setiap orang; Unsur yang 
mengedarkan dan atau membelanjakan uang rupiah yang diketahuinya merupakan 
uang rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3). Dasar 
pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa 
yang mengedarkan uang rupiah palsu dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto 
Nomor 137/Pid.B/2023/PN Pwt. Pertama, Hakim menggunakan teori sistem 
pembuktian hukum pada Pasal 36 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011, perbuatan 
terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Kedua, Hakim 
menggunakan kelengkapan alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan Ahli 
dan keterangan terdakwa. Ketiga, pertimbangan terhadap hal-hal yang meringankan 
dan yang memberatkan terdakwa.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Crimes involving currency, such as circulating counterfeit Indonesian rupiah, are 
commonly perpetrated by individuals using various methods. Spending counterfeit 
money is a typical tactic employed by those involved in such crimes. This study 
analyzes the legal reasoning of judges in the case of counterfeit rupiah circulation in 
the decision of the Purwokerto District Court Case No. 137/Pid.B/2023/PN Pwt, and 
examines the legal basis for sentencing the defendant. The research uses a normative 
juridical approach with a descriptive-analytical specification, and data are collected 
through library research from the court decision as secondary data. Based on the 
research findings, the judges' legal reasoning in applying the elements of the crime 
of circulating counterfeit rupiah in the Purwokerto District Court Decision No. 
137/Pid.B/2023/PN Pwt states that the defendant met the elements of the crime as 
outlined in Article 36 Paragraph (3) of Law No. 7 of 2011. The defendant's actions 
were legally and convincingly proven to meet the elements of the article, which 
include: the element of "any person" and the element of "circulating or spending 
money known to be counterfeit" as referred to in Article 26 Paragraph (3). The basis 
for the judges' legal considerations in imposing criminal sanctions includes: first, the 
application of the evidentiary theory under Article 36 Paragraph (3) of Law No. 7 of 
2011, indicating that the defendant's actions fulfilled the elements of the article; 
second, the use of comprehensive evidence, including witness testimony, expert 
opinions, and the defendant's statements; third, consideration of mitigating and 
aggravating factors regarding the defendant

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman