Update Artikelilmiah: 44929

UMMI MUSTIKA INDAH LESTARI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Para pihak dalam jual beli rumah umumnya membuat Perjanjian 
Pendahuluan Jual Beli (selanjutnya disebut PPJB) sebagai ikatan pendahuluan 
akibat transaksi yang biasanya tidak dilakukan secara tunai karena nilainya besar 
serta untuk menghindari konflik, seperti wanprestasi. Penelitian ini dilaksanakan 
terhadap putusan No. 110/Pdt.G/2021/PN Yyk yang menyatakan pengembang 
(tergugat) wanprestasi dalam PPJB Satuan Rumah Susun (selanjutnya disebut 
sarusun) Jogja Apartel. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis keabsahan PPJB
sehingga dapat diketahui akibat perjanjian tersebut serta menganalisis 
pertimbangan hakim yang menyatakan tergugat wanprestasi atas PPJB meskipun
perjanjian utama untuk jual beli ini belum lahir.
Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian yuridis 
normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data dalam 
penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder dengan metode analisis data yang dilakukan secara normatif 
kualitatif dan disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis.
Hasil penelitian dan pembahasan memberikan kesimpulan bahwa PPJB 
Sarusun Jogja Apartel adalah sah berdasarkan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 
1320 KUHPerdata, sehingga para pihak dapat melanjutkan ke tahap pembuatan 
Akta Jual Beli (selanjutnya disebut AJB) agar terlaksana penyerahan sarusun, 
namun tergugat tidak dapat menyelesaikan pembangunan sarusun sesuai tenggang 
waktu yang tertulis dalam PPJB. Hakim memutus tergugat wanprestasi karena 
setelah diberikan somasi masih tidak dapat memenuhi kewajibannya. Hal ini 
berakibat pada tidak dapat dibuatkannya AJB, sehingga penggugat mengalami 
kerugian karena tidak mendapatkan hak milik atas sarusun yang sudah dibayarnya. 
Wanprestasi tersebut akhirnya berakibat pada putusnya perjanjian yang disertai 
dengan ganti kerugian.
Kata kunci: Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Satuan Rumah Susun, Wanprestasi

Abtrak (Bhs. Inggris)

Parties in the sale and purchase of houses generally make a Preliminary 
Sale and Purchase Agreement (hereinafter referred to as PPJB) as a preliminary 
bond due to transactions that are usually not carried out in cash due to their large 
value and to avoid conflicts, such as default. This research was conducted on the 
decision No. 110/Pdt.G/2021/PN Yyk which stated that the developer (defendant) 
was in default in the PPJB of the Flat Unit (hereinafter referred to as sarusun) 
Jogja Apartel. The purpose of this study is to analyze the validity of the PPJB so 
that the consequences of the agreement can be known and analyze the judge's 
consideration that declared the defendant in default of the PPJB even though the 
main agreement for this sale and purchase had not yet been born.
The research method used is normative juridical research method with 
descriptive analytical research specifications. The data source in this research uses 
secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal 
materials with data analysis methods carried out normatively qualitative and 
presented in the form of narrative text arranged systematically.
The results of the research and discussion provide the conclusion that the 
PPJB of Jogja Apartel Flats is valid based on the validity of the agreement in 
Article 1320 of the Indonesian Civil Code, so that the parties can proceed to the 
stage of making a Sale and Purchase Deed (hereinafter AJB) so that the delivery of 
the flat is carried out, but the defendant cannot complete the construction of the flat 
according to the deadline written in the PPJB. The judge decided that the defendant 
was in default because after being given a summons he still could not fulfill his 
obligations. This resulted in the inability to make AJB, so that the plaintiff suffered 
losses because he did not get the property rights to the flat he had paid for. The 
default eventually resulted in the termination of the agreement accompanied by 
compensation.
Keywords: Sales and Purchase Agreement, Flat Unit, Default

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman