Update Artikelilmiah: 44072

BERLIANA WULAN SABILA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Permohonan isbat nikah diajukan ketika suatu perkawinan yang tidak 
dicatatkan ingin mendapatkan akta nikah. Kasus seperti ini terjadi pada Pengadilan 
Agama Tenggarong dengan Putusan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr. Adapun putusan 
tersebut mengenai permohonan isbat nikah yang ditolak karena adanya praktik 
poligami illegal dalam perkawinan para pemohon. 
Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hukum 
hakim dalam menolak permohonan isbat nikah pada Putusan Nomor 
40/Pdt.P/2022/PA.Tgr. dan bagaimana akibat hukum terhadap ditolaknya permohonan 
isbat nikah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang 
kemudian dianalisis secara normatif kualitatif dengan data sekunder yang diproses 
melalui studi kepustakaan, yang selanjutnya disajikan dalam bentuk teks naratif.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada Putusan Nomor 
40/Pdt.P/2022/PA.Tgr., Hakim dalam pertimbangan hukumnya menitikberatkan pada 
tidak terpenuhinya Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai poligami. Namun, tidak 
mempertimbangkan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang 
mengamanatkan permohonan perkawinan poligami isbat atas dasar nikah siri harus 
dinyatakan tidak dapat diterima. Akibat hukum yang ditimbulkan dari penolakan 
permohonan isbat nikah ini bagi status perkawinannya adalah perkawinan para 
pemohon tidak sah menurut negara dan dianggap tidak pernah ada. Sedangkan akibat
hukumnya terhadap status anak yaitu secara hukum adalah anak tidak sah karena 
dianggap seperti anak diluar kawin.

Abtrak (Bhs. Inggris)

An application for marriage validation is filed when an unregistered marriage 
wants to obtain a marriage certificate. Such a case occurred at the Tenggarong 
Religious Court with Decision Number 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr. The decision was 
regarding the application for marriage validation which was rejected due to the illegal 
practice of polygamy in the marriage of the applicants. 
The formulation of this research problem is how the judge's legal 
considerations are based on rejecting the marriage validation application in Decision 
Number 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr. and what are the legal consequences for the rejection 
of the marriage validation application. This research uses normative juridical methods 
which are then analyzed in a qualitative normative manner with secondary data 
processed through literature studies, which are then presented in the form of narrative 
texts. 
The results of the study can be concluded that in Decision Number 
40/Pdt.P/2022/PA.Tgr., the Judge in his legal consideration emphasized the 
nonfulfillment of Articles 3, 4, and 5 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage 
which contains provisions regarding polygamy, but did not consider the provisions in 
SEMA Number 3 of 2018 which mandates applications for polygamous marriage 
validation on the basis of serial marriage must be declared inadmissible.. The legal 
consequence of the rejection of this marriage isbat application for marital status is that 
the petitioners' marriages are not valid according to the state and are considered to 
have never existed. While the legal consequences for the status of children are legally 
illegitimate children because they are considered like children outside marriage.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman