Update Artikelilmiah: 41172

HAFIZH NUR FAUZI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan berupa putusan yang 
menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, sehingga 
perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau dianggap tidak pernah 
ada. pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika perkawinan tidak memenuhi 
syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang telah diatur di dalam UU No. 1 
Tahun 1974 dan KHI. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian tentang pembatalan perkawinan karena adanya unsur 
penipuan dan keterpaksaan (Studi Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor: 
293/Pdt.G/2022/PA.Ek)
Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim 
dalam memutus perkara pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama 
Enrekang Nomor: 293/Pdt.G/2022/PA.Ek dan akibat hukum dari pembatalan 
perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif 
dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan 
adalah data sekunder dengan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan 
yang disajikan dengan teks naratif dan metode analisis data yang digunakan 
adalah normatif kualitatif. 
Hasil Penelitian dan Pembahasan menunjukan bahwa majelis hakim dalam 
mengabulkan permohonan pembatalan pada Perkara Nomor: 
293/Pdt.G/2022/PA.Ek mendasarkan pada Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 
Jo. Pasal 72 ayat (2) KHI. Pertimbangan hakim yang mendasarkan Pasal 27 ayat 
(2) UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan mengenai salah sangka, sedangkan dalam 
putusan ini karena sebelum berlangsungnya perkawinan, Termohon dengan 
sengaja menipu Pemohon bahwa anak yang sedang dikandung hasil dari akibat 
perbuatan Pemohon. Menurut peneliti, hakim mengesampingkan ketentuan Pasal 
6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 27 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. 
Pasal 72 ayat (1) KHI, karena adanya ancaman yang dialami oleh Pemohon. 
Akibat hukum bagi Suami Istri terhadap pembatalan perkawinan di Pengadilan 
Agama Enrekang hanya perkawinan tersebut menjadi tidak sah karena perkawinan 
tersebut tidak memiliki kekuatan hukum atau dianggap tidak pernah ada dan status 
para pihak kembali ke status semula.

Abtrak (Bhs. Inggris)

An annulment of a marriage is a court action in the form of a decision 
declaring that the marriage being carried out is declared invalid, so that the marriage 
has no legal force or is deemed to have never existed. Marriage annulment can be 
done if the marriage does not meet the requirements for a valid marriage as 
stipulated in Law no. 1 of 1974 and KHI. Based on this description, the researcher 
is interested in conducting research on the annulment of marriages due to elements 
of fraud and compulsion (Study of Enrekang Religious Court Decision Number: 
293/Pdt.G/2022/PA.Ek)
The formulation of the research problem is how the judge considers in 
deciding cases of marriage annulment in the Enrekang Religious Court Decision 
Number: 293/Pdt.G/2022/PA.Ek and the legal consequences of annulment of 
marriage. The method used in this research is normative juridical with analytical 
descriptive research specifications. The data source used is secondary data by 
collecting data using literature studies presented in narrative text and the data 
analysis method used is normative qualitative.
The results of the research and discussion show that the panel of judges in 
granting the cancellation request for Case Number: 293/Pdt.G/2022/PA.Ek based 
on Article 27 paragraph (2) of Law No. 1 of 1974 Jo. Article 72 paragraph (2) KHI. 
The judge's considerations based on Article 27 paragraph (2) of Law no. 1 of 1974 
explains the misunderstanding, while in this decision because before the marriage 
took place, the Respondent deliberately deceived the Petitioner that the child he was 
carrying was the result of the actions of the Petitioner. According to the researcher, 
the judge ruled out the provisions of Article 6 paragraph (1) of Law no. 1 of 1974 
Jo. Article 27 paragraph (1) Law no. 1 of 1974 Jo. Article 72 paragraph (1) KHI, 
because of the threat experienced by the Petitioner. The legal consequences for the 
husband and wife for the cancellation of a marriage at the Enrekang Religious Court 
are only that the marriage becomes invalid because the marriage has no legal force 
or is deemed to have never existed and the status of the parties returns to its original 
status.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman