Update Artikelilmiah: 35938

MURSYID MASSAARAN

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Artikel hasil penelitian ini bertujuan untuk memahami dan
mendeskripsikan kebijakan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Banyumas, terkait
Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di
Kabupaten Banyumas yang melihat pada faktor pendorong dan penghambatnya,
dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus dalam bingkai
perspektif strukturalis dan paradigma konstruktivisme. Hasil penelitian tersebut
mengungkapkan bahwa: pertama, implementasi Perda Banyumas masih belum
diterapkan secara menyeluruh. Menjadi kendalanya adalah belum bersinerginya
antara stakeholder terkait dengan implementasi kebijakan ini yang pada akhirnya
membuat Perda ini belum sampai ketahap menjadi Peraturan bupati. Aktor-aktor
yang terlibat di dalamnya seolah seperti lempar tanggungjawab antara siapa yang
harus bertanggungjawab dan hal ini membuat implementasi dari kebijakan belum
bisa dijalankan secara masif sampai hari ini.Dalam politik implementasi terdapat
aktor- aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Aktor-aktor yang
terlibat dalam implementasi kebijakan berkaitan dengan aspek politik yaitu
kekuasaan. Kekuasaan berkaitan erat dengan legitimasi, wewenang, dan pengaruh;
kedua, faktor pendorong politik implementasi PERDA Nomor 26 tahun 2016
diantaranya: (a) Regulasi yang dibuat dari adanya PERDA Banyumas tentang
KTR, (b) Telah tersedianya sarana prasarana pendukung, (c) Adanya anggaran
yang sudah disediakan oleh DPRD. Sedangkan faktor penghambat diantaranya: (a)
Belum adanya tindak lanjut, (b) komunikasi antar instansi terkait belum berjalan
baik, (c) Belum adanya sosialisasi menyeluruh.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This research-based paper aims at to understand and describe the policy of a nosmoking area in Banyumas Regency, regarding the regulation Number 26 in 2016
of no-smoking area in banyumas regency that It concerns about driving and resistor
factors, by using a qualitative method and case study approach in the framework
of the structuralist perspective and the constructivist paradigm, the result of the
research reveals that: first, the implementation of the Banyumas Regional
Regulation has not yet been fully implemented. The problemis that there is no
synergy between stakeholders related to the implementation of this policy, which
in the end has made this Regional Regulation not yet reachedthe stage of
becoming a Regent's Regulation. The actors involved in it seem to be throwing
responsibilities between who should be responsible and this makes the
implementation of the policy unable to be carried out on a massive scale to this day.
In implementation politics there are actors involved in implementing the policy. The
actors involved in policy implementation are related to the political aspect, namely
power. Power is closely related to legitimacy, authority, andinfluence; second, the
political implementation factor of local regulation number 26 in 2016: (a) The
regulation was made because of banyumas KTR (b) It has been provided by infrastructure
support, (c) The budget has been provided by local parliament. It is also inhibitor factors
and there are: (a) There is no follow-up, (b) communication between relevant agencies
has not been successful, (c) The socialization is not comprehensively. Based on the
obtained data, it can be concluded that in politics the implementation of banyumas
rregulation No 26 in 2016, KTR has not been fully implemented because it still has some
constrabarriers to implement.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman