Update Artikelilmiah: 33112

KEM NORI ALFATH

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan upaya terakhir yang 
dilakukan oleh pengusaha kepada pekerja, segala upaya yang dilakukan 
pengusaha sebelum melakukan PHK terhadap pekerja harus sesuai dengan 
prosedur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
(UU 13/2003) tak terkecuali bagi Tenaga Kerja Asing (TKA). TKA dapat
dipekerjakan di Indonesia dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), 
terhadap PKWT tersebut sering terjadi pelanggaran oleh pengusaha yakni PHK 
secara sepihak sebelum jangka waktu perjanjian berakhir. Sehingga, tujuan dari 
penelitian ini adalah mengetahui dan mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam 
mengeluarkan Putusan Nomor 347 K/PDT.SUS-PHI/2020 tentang PHK terhadap 
TKA secara sepihak oleh pengusaha dan perlindungan hukum bagi TKA yang 
terkena PHK di Indonesia. 
 Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif, sumber 
bahan hukum bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan metode 
penyajian data adalah deskriptif kualitatif serta metode analisis data menggunakan 
kualitiatif.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hukum
hakim yang menyatakan bahwa pemohon kasasi yaitu pihak pengusaha yang 
mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktu berakhirnya perjanjian kerja 
diwajibkan membayar ganti rugi kepada TKA sebesar gaji TKA sampai batas 
waktu berakhirnya IMTA tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di 
bidang ketenagakerjaan dan perlindungan hukum bagi TKA yang terkena PHK di 
Indonesia berdasarkan Pasal 62 UU 13/2003 serta TKA memiliki hak yang sama 
dengan tenaga kerja dalam negeri untuk mengajukan gugatan ke PHI dan 
Mahkamah Agung. 
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja, Tenaga Kerja 
Asing

Abtrak (Bhs. Inggris)

Termination of Employment (layoffs) is the last effort made by the company 
to workers, all efforts made by the company before laying off workers must be in 
accordance with the procedures in Law No. 13 of 2013 on Manpower (Law 
13/2003) is no exception for foreign workers. Foreign workers can be employed in 
Indonesia with a Certain Time Work Agreement, against the Certain Time Work 
Agreement there is often a violation by the company, namely layoffs unilaterally 
before the term of the agreement expires. Therefore, the purpose of this study is to 
find out and review the legal considerations of judges in issuing Decree No. 347 K 
/ PDT. SUS-PHI/2020 on layoffs against foreign workers unilaterally by 
employers and legal protection for foreign workers affected by layoffs in 
Indonesia.
The approach method used in this study is a normative juridical method, the 
research specification used is descriptive, the source of legal materials of primary 
legal materials and secondary legal materials with data presentation method is 
qualitative descriptive as well as data analysis methods using qualitative. 
Based on the results of the research shows that the legal consideration of 
the judge who states that the applicant of cassation is the employer who ended the 
employment relationship before the period of expiration of the employment 
agreement is obliged to pay compensation to foreign workers in the amount of
foreign workers salary until the deadline of expiration of IMTA not in accordance 
with with the laws and regulations in the field of employment and legal protection 
for foreign workers affected by layoffs in Indonesia under Article 62 of Law 
13/2003 and foreign workers has the same rights as domestic workers to file a 
lawsuit to PHI and the Supreme Court. 
Keywords: Legal Protection, Termination of Employment, Foreign Workers

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman