Update Artikelilmiah: 16006

YOEL SANDI NABABAN

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Keabsahan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dapat  ditinjau  menggunakan tolok  ukur  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  asas-asas  umum pemerintahan  yang  baik.  Objek  penelitian  ini  yaitu  Putusan  Pengadilan  Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 52/G/2015/PTUN-JKT, yang menguji Keabsahan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 3781/SK/R/UI/2014 tentang Pembatalan Pengangkatan Sdr. Endah Hartati, SH,MH Sebagai Pegawai Badan Hukum Milik Negara Universitas Indonesia, penulis  tertarik untuk  meneliti  dan  menganalisis  bagaimana prosedur pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Badan Hukum Milik Negara Universitas Indonesia, dan apakah pertimbangan hukum hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik.  Untuk  menjawab  pertanyaan tersebut,  peneliti  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan,  pendekatan  konseptual,  dan  pendekatan  kasus.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Surat  Keputusan  Rektor Universitas Indonesia Nomor: 3781/SK/R/UI/2014 tentang Pembatalan Pengangkatan Sdr. Endah Hartati, SH,MH Sebagai Pegawai Badan Hukum Milik Negara Universitas Indonesia adalah  mengandung  cacat  prosedural maupun substansial, sehingga pertimbangan  hukum  hakim  dalam  perkara  a  quo adalah  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  asas-asas  umum pemerintahan yang baik.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The validity of State Administration Resolution could be reviewed using legal act and also general principles of good governance. State Administration Court Resolution number 52/G/2015/PTUN-JKT is the object of this study which is testing the validity of Universitas Indonesia Rector resolution number : 3781/SK/R/UI/2014 about the cancellation of Mrs. Endah Hartati, S.H,M.H. appointment as a state-owned legal entities employee of Universitas Indonesia, the writer is interested to inspect and analyze how the procedure of an appointment or a discharge of a state-owned legal entities employee of Universitas Indonesia should be, and the consideration of the judge is suitable with legal act and general principles of good governance or not. To answer that question, the writer use normative juridical method, conceptual approaching, and case approaching. This study shows that Universitas Indonesia Rector resolution number 3781/SK/R/UI/2014 is defective either procedurally or substantially, so the consideration of the judge in the a quo case is not suitable with the legal act and the general principles of good governance.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman