Artikel Ilmiah : E1A109056 a.n. ANGGA AGUS SAPUTRO
| NIM | E1A109056 |
|---|---|
| Namamhs | ANGGA AGUS SAPUTRO |
| Judul Artikel | Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Sengketa adalah konflik antara dua pihak atau lebih yang terjadi akibat perbedaan penafsiran diantara para pihak terhadap fakta-fakta tentang aktivitas dan kejadian di lapangan, aturan hukum atau kebijakan yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Sengketa hasil pemilihan umum merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini berusaha untuk menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah, disimpulkan bahwa kewenangan tersebut merupakan peralihan kewenangan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi. Objek perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota, proses pemilukada yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon karena terjadinya pelanggaran pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan sebelum, selama, dan sesudah pemungutan suara dan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pemilukada yang berpengaruh terhadap perolehan suara dan hasil penghitungan suara, termasuk syarat calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dapat menyatakan: (1) Permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat; (2) Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar; dan (3) Permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | THE AUTHORITY OF CONSTITUTION COURT IN ACCOMPLISHING THE ELECTION DISPUTES OF THE CHIEF OF REGIONAL The dispute is the conflict between two sides or more that occurs because of the difference appraisal between many sides to the facts about the activity and event in the field, general regulation or policy that are related with the election of the chief of regional. The dispute of the election results is the authority of the Constitution Court. Based on the explanation above, so this research tries to analyze the authority of the Constitution Court in accomplishing the Election Dispute of the Chief of Regional. Based on the result of the research and Discussion about the authority of the Constitution Court in accomplishing the election dispute of the Chief of Regional, it can be concluded that this authority is the transition from the authority from the Supreme Court to the Constitution Court. The dispute object from the election result of the Chief of Regional that become the authority of Constitution Court is the result of counting of voices that have been determined by General Elections Commission of province or General Elections Commission in Regency/Town, the regional election that affects the voices gathering of the candidate of chief of regional, it happens because there is the violation of the election that has systematic characteristic, structured, and massive that have been conducted previously, along, and aster the election vote and the violation to the regulation of the Ordinance in the election process of the chief regional that affect to the voices collection and the count result of voices, and it also involves the prerequisite of the candidate of the chief of regional or vice of the chief of regional. The decision of the Constitution Court in the case of the result dispute of election of the chief of regional can be stated: (1) The request can not be accepted if the requester and or the request can not fulfill the prerequisites; (2) the request can be approved if the request is proven it has the appropriate reasons and subsequently the Court cancels the count result of the voices by General Elections Commission, and determines the count result of the correct voices; and (3) the request is rejected if the request is proven that there is no any the correct reason. |
| Kata kunci | Mahkmah Konstitusi, kewenangan, memutus, sengketa pemilukada |
| Pembimbing 1 | H.A. Komari, SH., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | Tenang Haryanto, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Satrio Saptohadi, SH. MH |
| Tahun | 2014 |
| Jumlah Halaman | 15 |
| Tgl. Entri | 2014-11-12 19:23:44.148696 |