Artikel Ilmiah : E1A010196 a.n. YANDA RISTA WAHYUNINGTYAS
| NIM | E1A010196 |
|---|---|
| Namamhs | YANDA RISTA WAHYUNINGTYAS |
| Judul Artikel | PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) SEBAGAI LEMBAGA NEGARA BANTU DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) SEBAGAI LEMBAGA NEGARA BANTU DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Salah satu lembaga negara bantu yang dibentuk dengan undang-undang adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK dibentuk sesuai dengan ketentuan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Latar belakang pembentukan lembaga ini terkait dengan kejahatan pencucian uang dari hasil kejahatan. Pengaturan tentang tindak pidana pencucian uang mengalami perubahan dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan terakhir ditetapkannya UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PPATK sebagai lembaga negara bantu dalam sistem pemerintahan Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan sumber data berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data hasil penelitian kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa PPATK berperan dalam menjaga stabilitas sistem perekonomian, yang berarti bahwa PPATK sebagai Financial Intelligence Unit menjadi pelaku intelejen, diantara lembaga-lembaga lain, yaitu membantu proses penegakan hukum dengan cara mendeteksi adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dengan informasi yang telah dianalisisnya dan diserahkan kepada penyidik, dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dalam sistem keuangan dan perbankan di Indonesia. Dalam rangka melaksanakan peranannya, PPATK mempunyai 4 (empat) fungsi, yaitu: (1) Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; (2) Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; (3) Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan (4) Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain. Dalam rangka melaksanakan fungsinya, PPATK diberi kewenangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 UU No. 8 Tahun 2010. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT THE FINANCIAL TRANSACTION REPORTS AND ANALYSIS CENTER AS THE SUPPORT STATE INSTITUTION IN THE GOVERNMENT SYSTEM OF INDONESIA One of the support state institution that has been established by Ordinance it is The Financial Transaction Reports And Analysis Center is formed based on the certainty The Law No. 15, 2002 about the Criminal Act of Money Laundry. The establishment of this institution establishment is related with the crime of money laundry from the criminal act. The regulation about the criminal of money laundry experience the change with the establishment of The Law No. 25, 2003 about the Change of The Law No. 15,2002 about the Criminal Act of Money Laundry, and the last is by the establishment of The Law No. 8, 2010 about the Prevention and Eradication of the Criminal Act of Money Laundry. This research aims to analyze the role of The Financial Transaction Reports And Analysis Center as the support state institution in the government system of Indonesia. The method of research in uses the normative juridical research with the source data is secondary data that consists of the primary law material, secondary law material and tarsier law material. Result data of research then analyzed using the method of qualitative analysis. Based on the result of research and discussion it is concluded that The Financial Transaction Reports And Analysis Center has role in keeping the stability of Economics system, it means that The Financial Transaction Reports And Analysis Center as the Financial Intelligence Unit become the intelligence actor among the other institutions, that is help the process of law enforcement by detecting the suspicion of the criminal act of money laundry by using the information that has been analyzed and submitted to the investigator, in order to prevent and eradicate the criminal act of money laundry in the financial system and bank of Indonesia. In doing run its role The Financial Transaction Reports And Analysis Center has 4 (four)functions, that are: (1) Prevention and eradication of the criminal act of money laundry; (2) management data and information that has been obtained The Financial Transaction Reports And Analysis Center; (3) controlling to the obedience of the requester side; and (4) analysis or checking the report and information of the Financial Transaction that has indication criminal act of money laundry and/or other criminal act. In doing the implementation of its function, The Financial Transaction Reports And Analysis Center is given the authority as explained in the Article 41, 42, 43, and 44 The Law No. 8, 2010. |
| Kata kunci | kewenangan, Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, lembaga negara bantu |
| Pembimbing 1 | Tenang Haryanto, S.H. M.H. |
| Pembimbing 2 | Satrio Saptohadi, SH. MH |
| Pembimbing 3 | Sarsiti, S.H., M.H. |
| Tahun | 2014 |
| Jumlah Halaman | 20 |
| Tgl. Entri | 2014-11-10 00:04:03.066271 |