Artikel Ilmiah : F1D009051 a.n. SHANDY FAHRISI
| NIM | F1D009051 |
|---|---|
| Namamhs | SHANDY FAHRISI |
| Judul Artikel | KEPENTINGAN AKTOR POLITIK DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN TENTANG PAJAK HIBURAN KARAOKE DI KOTA TASIKMALAYA |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Tujuan Penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan serta menjelaskan Kepentingan aktor politik dalam perumusan kebijakan tentang pajak hiburan karaoke di Kota Tasikmalaya. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk mengetahui faktor–faktor yang mendukung atau menghambat dalam proses pembuatan kebijakan publik khususnya mengenai peraturan daerah mengenai pajak hiburan karaoke. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Proses perumusan kebijakan pajak hiburan karaoke di Kota Tasikmalaya dilatarbelakangi oleh menjamurnya tempat hiburan karaoke di Tasikmalaya. Hiburan karaoke yang berada di Kota Tasikmalaya sudah tidak terkendali dikarenakan disiplin penyelenggaraannya yang banyak menimbulkan kerugian baik secara moril maupun materil. Sebelum meninjau masalah tersebut terlebih dahulu dibuat naskah Akademik oleh Universitas Sekolah Tinggi Hukum Galunggung yang di dalamnya terdapat tinjauan filosofis dalam hal ini agama yang diyakini oleh mayoritas penduduk Kota Tasikmalaya, tinjauan yuridis atau ketentuan hukum yang mengatur hiburan Karaoke sebagai konsep hiburan Keluarga dan tinjauan sosiologis berarti melihat keaadaan masyarakat Kota Tasikmalaya yang mempunyai budaya Agama yang cukup Religi. Setelah itu barulah muncul Perda. Aktor politik yang terlibat langsung dalam penetapan kebijakan pajak hiburan karaoke di Kota Tasikmalaya adalah pemerintah yang meliputi partai politik, badan legislatif, kabinet, dan birokrasi. Selain pemerintah, Ormas dan pengelola tempat hiburan karaoke juga turut serta dalam mempengaruhi kebijakan. kepentingan aktor politik dari unsur pemerintah adalah sebagai penengah antara Ormas Islam yang menuntut agar usaha hiburan karaoke di Kota Tasikmalaya ditutup dan pengusaha tempat hiburan tersebut yang berusaha mempengaruhi kebijakan agar pajak hiburan karaoke hanya sebesar 35%. Pihak pemerintah memainkan peranan kepentingannya terhadap elemen perusahaan dan Ormas. Menaikan pajak hiburan dengan tujuan agar Ormas Islam tidak terlalu depan dalam menolak tempat hiburan karaoke, dalam hal ini pihak pemerintah lebih suka menggunakan bahasa untuk kebaikan masyarakat untuk melestarikan nila-nilai religi dalam kehidupan bermasyarakat, untuk membina generasi mendatang dengan baik dll. Akan tetapi kenyataanya tidak seperti demikian, hal tersebut hanyalah sebagai alasan pemerintah untuk melancarkan kepentinganya. Kepentinganya adalah posisi pemerintah aman tidak di gonjang-ganjing dalam artian memberi harapan palsu baik ke pihak pengusaha maupun ke pihak Ormas. Karena dengan pajak 75% otomatis Ormas Islam tidak akan terlalu depan mempermasalahkan tempat karaoke dan adapun kepada pihak pengusaha pemerintah tidak terlalu ketat dalam mengawasi dan meng-eksekusi realisasi pembayaran pajaknya, karna bagaimanapun angka 75% itu adalah angka yang sangat besar. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The purpose of this research was to understand and describe and also explained the policy formulation of karaoke entertainment tax in Tasikmalaya city.Furthermore, the study also aimed to determine the factors that support or obstruct the making process of public policy, especially regarding to local regulations for karaoke entertainment tax. This study used a qualitative research method and a case study approach. The process policy formulation of karaoke entertainment tax in Tasikmalaya city was motivated by the proliferation of karaoke entertainment in Tasikmalaya. Karaoke entertainment in Tasikmalaya city had been unmanageable due to the many disciplines implementation which causing damaged both morally and materially Before reviewing the problem. Sekolah tinggi Hukum Galunggung made the religion philosophical review that is believed by the majority of Tasikmalaya population, judicial riview and law regulation that organize karaoke entaiment as a family entertainment and sociological riview and reviewing sosiology means look stuation the population Tasikmalaya has been religion culture after that established the government regulation. Political actors who are directly involved in setting tax policy for karaoke entertainment in Tasikmalaya is a government that includes political parties, the executive, the legislatif the bureaucracy. In addition to governments, society organizations and karaoke entertainment places also participate in influencing the policy. Interests of political actors from the gov ernment is as a mediator between the Islamic society organizations demanding the closing of karaoke entertainment business in Tasikmalaya City and businessman of entertainment venues are trying to influence the policy for setting karaoke entertainment tax only 35%. The government plays a role in their importance toward company element and society organization. Raising the entertainment tax with the goal that Islamic society organizations not too forward in rejecting a karaoke entertainment, in this case the government would prefer to use the language for the good of the community to preserve the values of religion in public life, to foster the next generation of well etc. But the fact is not like that, Its only just a reason the government to launch the rules. The interest is that the government position can be save in the sense giving unhopefully to the businessman and the Islamic society organizations. Because with tax 75% automaticly Islamic society organizations won’t to be concerned Karaoke and to the businessman, government authority not too tight oversee and execute realize payment tax because the nominee 75% is too big |
| Kata kunci | Formulasi Kebijakan Publik dan Nilai dalam Formulasi Kebijakan. |
| Pembimbing 1 | Drs. Solahuddin K, M.Si. |
| Pembimbing 2 | Drs M. Soebiantoro, M. Si |
| Pembimbing 3 | Waluyo Handoko, S.IP, M,sc |
| Tahun | 2014 |
| Jumlah Halaman | 17 |
| Tgl. Entri | 2014-10-29 22:11:50.917288 |