Artikel Ilmiah : E1A009078 a.n. HARIS NOVIANTO W
| NIM | E1A009078 |
|---|---|
| Namamhs | HARIS NOVIANTO W |
| Judul Artikel | Penanganan Tindak Pidana Korupsi Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Purwokerto |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Abstraksi Penelitian ini berjudul “Penanganan Tindak Pidana Korupsi Sebelum dan Sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Purwokerto. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, yang penanganannya tidak dapat diberlakukan seperti kejahatan yang biasa/ tindak pidana umum. Dalam penangananya diperlukan cara-cara untuk dapat mengungkap perkara korupsi. mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, Pra Penuntutan, Penuntutan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan tindak pidana korupsi sebelum dan sesudah berlakunya pengadilan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Purwokerto dan faktor pendorong dan faktor penghambatnya. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dengan Jaksa yang berkerja di Kejaksaan Negeri Purwokerto pada lingkup Pidana Khusus, inventarisasi peraturan perundang-undangan, doktrin, dan buku literatur.kemudian hasilnya dilakukan Analisa data dengan model analisis interaktif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa dalam penyidikan tindak pidana korupsi sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Pengadilan tindak pidana korupsi sama, hal ini dikarenakan penyidikannya masih dalam lingkup wilayah hukum Kejaksaan Negeri Purwokerto. sedangkan dalam Penuntutan mengalami perubahan tempat yang semula di Pengadilan Negeri setempat berubah ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang letaknya di Ibukota Provinsi Jawa Tengah yaitu Semarang. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Abstrack This study entitled "handling of the criminal offence of corruption before and after the enactment of law No. 46 of 2009 about the criminal acts of corruption in the courts of the State of Purwokerto. Corruption is a that is ordinary crime, the handling is unenforceable as the usual crime/criminal acts in General. In needed ways to uncover cases of corruption. starting from the process of the investigation, Pre-trial investigation, prosecution, prosecution. With the enactment of law No. 46 of 2009 About Court Criminal Act corruption. therefore, this research aims to know the handling of criminal acts of corruption before and after enactment of the Court of a criminal offence of corruption Research is done by the method of interview with an attorney who worked in the Prosecutor's Office in the Criminal sphere Purwokerto, an inventory of legislation, doctrine, and the result is then performed the literature. data analysis with model analysis. Results of the study showed that crime investigation in corruption before and after the enactment of the Statute the Court corruption a criminal offence is the same as is still within the scope of the ruling, State Prosecutor Purwokerto. whereas in changes place originally in the local District Court turned to the Court of criminal acts of Corruption that is located in the capital of Central Java province, Semarang |
| Kata kunci | Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi |
| Pembimbing 1 | Hj Ruby Hadiarty Johny S.H, M.H. |
| Pembimbing 2 | Haryanto Dwiatmodjo S.H. ,M. Hum |
| Pembimbing 3 | Dwi Hapsari Retnoningrum S.H. M.H |
| Tahun | 2009 |
| Jumlah Halaman | 19 |
| Tgl. Entri | 2014-10-15 18:44:43.749992 |