Artikel Ilmiah : P2FB11018 a.n. PARSONO, S.Sos
| NIM | P2FB11018 |
|---|---|
| Namamhs | PARSONO, S.Sos |
| Judul Artikel | ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP) DI KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Dalam upaya implementasi kebijakan administrasi kependudukan melalui Program Strategis Nasional di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu dilakukan studi tentang implementasi kebijakan administrasi kependudukan melalui Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan administrasi kependudukan melalui program e-KTP dan kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan administrasi kependudukan melalui program e-KTP. Penelitian dilakukan di Kecamatan Purwokerto Selatan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari informan melalui wawancara, didukung data hasil observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode analisis interaktif, untuk mengetahui fenomena yang terjadi dari sudut pandang informan yang berbeda. Pada tahap akhir dilakukan validitas data untuk menjamin keabsahan data hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan program e-KTP di Kecamatan Purwokerto Selatan masih belum optimal. Kondisi ini ditunjukkan pencapaian output program yang tidak optimal, masih banyak warga yang belum menerima KTP elektronik karena terjadi kesalahan data akibat kurang telitinya petugas pada saat perekaman data. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program e-KTP diantaranya keterbatasan alat perekaman data yang tidak sesuai dengan jumlah penduduk wajib KTP, keterbatasan operator dan petugas registrasi kependudukan dan tidak adanya kejelasan pendistribusian KTP elektronik yang sudah dicetak sehingga tidak ada upaya dari kecamatan maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mengkoordinasikan dengan Kementerian Dalam negeri sebagai penanggungjawab pencetakan KTP, tingginya angka mutasi penduduk. Solusi karena belum tuntasnya pelaksanaan program e-KTP, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Kabupaten Banyumas memberlakukan kebijakan perpanjangan penggunaan KTP SIAK selama KTP elektronik belum jadi. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | In an effort of implementing citizen administrative policies through the National Strategic Program in the Field of Population and Civil Registration needs to be further study of the implementation of administration policies through the Program of Electronic Identity Card (e-ID). This study aims to describe and analyze the implementation of administration policies through the e-ID program and the obstacles encountered in the implementation of administration policy through an e-ID card program. The study was conducted in the District of South Purwokerto. This research uses descriptive qualitative method. The data obtained from informants through interviews, supported by observation and documentation of data. Analysis of the data using methods interactive model analysis, to determine the phenomena that occur from the point of view of different informants. At the final stage of the validity of the data is done to ensure the validity of the research data. The results showed that the process of implementing the e-ID card program in the District of South Purwokerto still not optimal. This condition is indicated achievement of the program's output is not optimal, there are still many people who do not accept e-ID card due to data errors due to lack of precision as to the officer at during recording data. Factors influencing the implementation of e-ID card program including limited data recording equipment that are inconsistent with a population of compulsory ID cards, the limitations of operator and residence registration attendant and lack of clarity in the distribution of electronic ID cards that have been printed so there is no effort from the district as well as the Office of Population and Civil Registration Banyumas to coordinate with the Ministry of Home Affairs to be responsible for printing ID cards, the high mutation rate of the population. Solution due to the unfinished implementation of e-ID card program, the Ministry of Internal Affairs and the Government of Banyumas extension policy enforces the use of electronic ID cards ID cards SIAK over yet finished. |
| Kata kunci | e-KTP, Implementasi, Kebijakan Publik, Kinerja Kebijakan |
| Pembimbing 1 | Dr. Ali Rokhman, M.Si |
| Pembimbing 2 | Dr. Sukarso, M.Si |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2014 |
| Jumlah Halaman | 16 |
| Tgl. Entri | 2014-09-01 13:53:58.174757 |