Artikel Ilmiah : P2EA12028 a.n. YULIANA ENY DARYATI, S.H
| NIM | P2EA12028 |
|---|---|
| Namamhs | YULIANA ENY DARYATI, S.H |
| Judul Artikel | PERSPEKTIF HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DI LUAR HADIRNYA TERPIDANA DALAM KASUS SUDJIONO TIMAN |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penulisan tesis ini bertujuan mengkaji 2 (dua) hal pokok permasalahan yaitu: Pertama, untuk mengkaji pertimbangan Majelis Hakim Agung yang menerima permohonan Peninjauan Kembali di luar hadirnya terpidana Sudjiono Timan dan Kedua, untuk mengkaji kesesuaian upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan di luar hadirnya terpidana dalam kasus Sudjiono Timan dalam perspektif hukum dalam pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan legis positivis, sedangkan spesifikasi penelitian ini adalah Preskripsi, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan keadaan obyek yang akan diteliti melalui kaca mata disiplin hukum. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terbagi bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, berupa KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder yaitu Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97PK/PID.SUS/2012. Bahan hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedia, indeks dan sebagainya.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mengumpulkan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan dokumenter seperti perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur, sedangkan teknik analisis data menggunakan normatif kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan menginterpretasikan data yang berlandaskan pada teori-teori ilmu hukum (Theoritical Interpretation) yang ada, yang kemudian hasil penelitian disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan, Pertama pertimbangan Majelis Hakim Agung yang menerima permohonan Peninjauan Kembali di luar hadirnya terpidana Sudjiono Timan adalah didasari penafsiran pengertian siapa yang dimaksud “Ahli Waris” dalam Pasal 263 ayat (1) tersebut, yang mana sistem hukum yang berlaku di Negara RI, selain anak yang sah sebagai Ahli Waris dari orang tuanya, isteri juga merupakan Ahli Waris dari suaminya jadi sekalipun terpidana masih hidup dan sedang menjalani hukuman, ahli waris dapat langsung mengajukan permintaan peninjauan kembali, sekalipun terpidana masih hidup yang didukung oleh dokrin dari M. Yahya Harahap yang menyatakan boleh seorang ahli waris mengajukan Peninjauan Kembali tanpa hadirnya terpidana, karena baik Terpidana maupun Ahli Waris sama-sama mempunyai hak mengajukan permintaan Peninjauan kembali tanpa mempersoalkan apakah Terpidana masih hidup atau tidak, lagi pula KUHAP tidak memberikan pembatasan hak ahli waris untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ataupun tidak menentukan kedudukan prioritas di antara Terpidana dengan Ahli Waris. Kedua upaya hukum peninjauan kembali di luar hadirnya terpidana dalam kasus Sudjiono Timan tidak sesuai dengan perspektif hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena pengertian ahli waris menurut doktrin M. Marwan dan Jimmy P dan Abdul Jalal, Penulis menyimpulkan bahwa Hak ahli waris untuk mengajukan peninjauan kembali adalah merupakan "hak substitusi" yang diperoleh setelah terpidana meninggal dunia dan bukan merupakan "hak orisinil" yang diberikan undang-undang kepada ahli waris demi untuk kepentingan terpidana serta dilihat dari teori keadilan dan kemanfaatan dalam posisi status Sudjiono Timan hingga saat ini adalah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) adalah sangat tidak memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan itu sendiri, karena seseorang yang belum melaksanakan kewajibannya menurut hukum telah diberikan kesempatan untuk menuntut haknya. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This thesis aims to examine two (2) terms of subject matter, namely: First, to examine the consideration of the Supreme Council of Judges received a request judicial review outside the presence of the convict Sudjiono Timan and second, to assess the suitability of judicial review remedies proposed outside the presence of the convict in Timan Sudjiono case in a legal perspective in Article 263 paragraph (1) of the law on Criminal Procedure. The research method used in this thesis is that normative research studies using positivist legislators, while the specification of this research is the Prescription, is a study that describes the state of the object to be examined through the lens of the discipline of law. The data in this study is a secondary data divided primary legal materials consist of basic norms or rules, laws and regulations, such as the Criminal Code and Law No. 8 of 1981 on the Criminal Justice Act. Secondary law, namely the Review Decision No. 97PK/PID.SUS/2012. Material namely tertiary law dictionaries, encyclopedias, indexes and sebagainya.Teknik data collection in this study is to collect legal materials by means of the study of literature and documentaries such legislation, official documents, and literature, while the technique of normative data using qualitative analysis, by outlining and interpret the data that is based on the theories of jurisprudence (theoretical Interpretation) there, which then results are presented in the form of narrative text arranged systematically. Based on the results of research and discussion, it can be concluded, first consideration of the Supreme Council of Judges who receives a request judicial review outside the presence of the convict Sudjiono Timan interpretation is based on understanding who the "Heirs" in Article 263 paragraph (1), in which the legal system in the State, other than the child as the legitimate heirs of their parents, wives also the heirs of her husband was still alive so even if convicted and is serving a sentence, the direct heirs can file a reconsideration request, even if the convicted person is still alive is supported by the doctrine of M. Yahya Harahap stating an heir may file a judicial review without the presence of the convict, as both offenders and heirs equally have the right to apply for review of regardless of whether the defendants are still alive or not, and anyway the Criminal Procedure Code does not provide restrictions on the right of heirs to apply for judicial review or do not specify a priority position among offenders with the Heirs. Both remedies reconsideration outside the presence of the convict in the case Sudjiono Timan not comply with the legal perspective in the Code of Criminal Procedure for understanding heirs according to the doctrine of M. Marwan and Jimmy P and Abdul Jalal, the authors conclude that the right heir to apply reconsideration is a "right of substitution" is obtained after the convicted person dies and does not constitute "original rights" legislation granted to the beneficiary in order to convict the interests and views of the theory of justice and expediency in the Timan Sudjiono status position to date is entered in the List People Search (DPO) is far short of justice and expediency itself, because a person who is not carrying out its obligations under the law have been given the opportunity to assert their rights. |
| Kata kunci | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 |
| Pembimbing 1 | Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H |
| Pembimbing 2 | Dr. Kuat Puji Prayitno, SH. MH |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2014 |
| Jumlah Halaman | 44 |
| Tgl. Entri | 2014-08-26 10:04:42.107797 |