Artikel Ilmiah : F1D007004 a.n. VIRANA FATWA NURMALA
| NIM | F1D007004 |
|---|---|
| Namamhs | VIRANA FATWA NURMALA |
| Judul Artikel | Pola Interaksi Aktor Intra Pemerintah Pasca Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Di Kabupaten Banyumas |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini membahas interaksi aktor intra pemerintah daerah dalam melaksanakan penanggulangan bencana pasca pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Penelitian ini bertujuan untuk: memahami pola interaksi aktor intra-pemerintah pasca pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk pencegahan bencana di daerah Banyumas menggunakan paradigma baru paradigma pengurangan risiko bencana. Dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat interaksi pemerintah daerah aktor pemerintah Banyumas setelah pembentukan BPBD intra. Penelitian ini adalah bidang yang digunakan sebagai metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa interaksi antara aktor intra pemerintah derah dari berbagai dinas di Banyumas. Manajemen bencana dibagi menjadi dua indikator, yaitu perintah dan koordinasi. Pola komando adalah pola yang diterapkan pada vertikal yang merupakan perintah tunggal di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan teori Max Weber tipe rasional kekuasaan - secara hukum, Bahwa semua peraturan ditulis dengan jelas dalam perundangan-undangan. Sedangkan Koordinasi adalah koordinasi antar lembaga, instansi atau lembaga yang fungsinya saling bergantung satu sama lain atau memiliki link internal dan eksternal. Dalam menjalankan perintah dan koordinasi dan komando, bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, dari hasil penelitian ini menemukan faktor beberepa pendukung dan penghambat keberhasilan wilayah interaksi untuk manajemen bencana. Faktor-faktor ini meiputi: 1). Integrasi kebijakan penanggulangan bencana dengan kebijakan daerah, 2). Budaya senioritas, dan 3). Aliran dana didasarkan. Oleh karena itu, restrukturisasi diperlukan kebijakan yang melemahkan posisi BPBD sebagai pemimpin / komando dan koordinator, serta perlunya komitmen yang kuat dari semua aktor (stakeholders) yang terlibat dan relevan yang didasarkan pada kerjasama, solidaritas, relevansi dan akuntabilitas. Dan peningkatan intensitas sosialisasi dan pembangunan berkelanjutan baik melalui program pelatihan atau penataran. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This study discusses the interaction of actors intra regional governments in implementing disaster management after the establishment of the Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). This study aimed to: understand the interaction patterns of intra-governmental actors after the establishment of the Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) for the prevention of disasters in Banyumas area using the new paradigm is the paradigm of disaster risk reduction. And identify factors supporting and inhibiting the interaction of government actors Banyumas local governments after the formation of intra BPBD. This research is a field that is used as a qualitative method approach. The results of this study illustrate that the interaction between the actors and the BPBDs Regional Implementation Unit (on education) from various departments in Banyumas for disaster management is divided into two indicators, namely command and coordination. Command pattern is a pattern that is applied to the vertical that is a single command in the area of disaster management in accordance with applicable policies. This is in line with Max Weber's theory of rational type of power - legally, that is power-based system that applies. That all regulations clearly written and promulgated by the firm as well as the limits of the authority or authorities officials determined by the rules of the game. While the patterns of coordination between BPBDs with the government on education-SKPDs Banyumas is interelated Coordination is coordination between agencies, institutions or agencies whose functions are interdependent on each other or have links internally and externally. In the run command and coordination and command, not an easy thing. Therefore, from the results of the study found beberepa factors supporting and inhibiting the success of the interaction region for disaster management. These factors meiputi: 1). Disaster management policy integration with the regional policy, 2). Seniority culture, and 3). The flow of funds is based. Therefore, the required restructuring of the policies that weaken BPBDs position as a leader / command and coordinators, as well as the need for a strong commitment from all actors (stakeholders) involved and relevant which is based on cooperation, solidarity, relevance and accountability. And increased intensity of socialization and sustainable development either through training or upgrading programs. |
| Kata kunci | Kata kunci: interaksi Aktor, hubungan kekuasaan, Manajemen Berbasis Bencana Pengurangan Risiko Bencana. |
| Pembimbing 1 | Drs. Solahuddin Kusumanegara, M.Si |
| Pembimbing 2 | Triana Ahdiati, M.Si |
| Pembimbing 3 | Andi Ali Said Akbar, S.IP., M.Si |
| Tahun | 2014 |
| Jumlah Halaman | 107 |
| Tgl. Entri | 2014-08-25 16:30:19.968605 |