Artikel Ilmiah : E1A008059 a.n. AZIZ SETIABUDI
| NIM | E1A008059 |
|---|---|
| Namamhs | AZIZ SETIABUDI |
| Judul Artikel | PENERAPAN REMUNERASI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DILINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Remunerasi pemerintahan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan reformasi birokrasi. Dilatar belakangi oleh kesadaran sekaligus komitmen pemerintah untuk mewujudkan clean and good governance. Namun pada tataran pelaksanaannya, perubahan dan pembaharuan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa tersebut tidak mungkin dilaksanakan dengan baik dan efektif tanpa kesejahteraan yang layak dari pegawai yang mewakilinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, metode analisis yang dipergunakan adalah analisis normative kualitatif dengan model interpretasi sistematik dan gramatikal. Remunerasi/Tunjangan Kinerja di Kementerian Dalam Negeri sudah diterapkan sesuai Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini sesuai kebijakan reformasi birokrasi. Pemberian tunjangan kinerja di kementerian dalam negeri di berikan 100 % jika pegawai negeri melakukan tugasnya secara penuh sesuai dengan kontrak kerja yang telah di berikan. Tetapi dalam kenyataanya pegawai negeri tidak mencapai kontrak yang diberikan, sehingga remunerasi yang didapatkan hanya sesuai dengan kinerja yang di capai setiap bulannya. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Remuneration governance is an integral part of the policy of bureaucratic reform. Background by awareness at the same time the government's commitment to bring clean and good governance. But at the level of implementation, change and renewal are implemented in order to realize a clean governance and the authority may not be implemented properly and effectively without proper welfare of the employees they represent. The research method used in this study are normative approach, the specification of the research is descriptive research, analytical method used was a qualitative analysis of the normative model of systematic and grammatical interpretation. Remuneration / Benefit Performance at the Ministry of the Interior has been applied in accordance with Article 2 of Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 77 Year 2013 About Benefit Performance Officer at Environment Ministry of the Interior. It is at the discretion of bureaucratic reform. Allowances in the interior ministry performance given 100% if civil servants perform their duties in full compliance with the employment contract that has been given. But in fact public servants do not reach a given contract, so the remuneration obtained only in accordance with the performance achieved every month. |
| Kata kunci | Remunerasi, Tunjangan Kinerja, Kementerian Dalam Negeri |
| Pembimbing 1 | Hj.Setiadjeng Kadarsih, SH.MH |
| Pembimbing 2 | Sri Hartini,SH.MH. |
| Pembimbing 3 | H. Kadar Pamuji,SH.MH. |
| Tahun | 2014 |
| Jumlah Halaman | 15 |
| Tgl. Entri | 2014-08-20 10:00:55.775148 |