Artikel Ilmiah : E1A009145 a.n. SATYO WIBISONO
| NIM | E1A009145 |
|---|---|
| Namamhs | SATYO WIBISONO |
| Judul Artikel | PEMBATALAN PERKAWINAN (Suatu Studi Tentang Dasar Pemikiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0829/Pdt.G/2012/PA.Pwt) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara selalu harus memberikan pertimbangan hukum terhadap dalil-dalil Pemohon dan Termohon mengenai bukti- bukti yang diajukan di depan sidang Pengadil an. Substansi dari pertimbangan hukum berisi dasar pemikiran Hakim dalam upaya menemukan hukum dan mengkualifisir peristiwa hukumnya yang selanjutnya menjadi dasar putusannya. Di dalam putusan Pengadilan Nomor: 0829/Pdt.G/2012/PA.Pwt Hakim dalam memutus pe rkara tidak menerapkan Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaan lainnya yang mengatur mengenai Pembatalan Perkawinan sebagai dasar hukumnya, tetapi hanya menerapkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) saja sebag ai sumber hukumnya, sehingga tidak mencerminkan ketertiban hukum dan dengan demikian telah tidak ada kepastian hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan tersebut adalah pendekatan Yuridis Normatif dengan spesifikasi penerap an hukum serta menggunakan cara berpikir deduktif kualitatif dalam pembahasannya. Hasil penelitian yang diperoleh mengenai dasar pemikiran Hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon, yaitu: bahwa Hakim hanya menerapkan Pasal 40 huruf (a), dan huruf (b), se rta Pasal 71 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai larangan kawin bagi seorang wanita masih terikat perkawinan dengan orang lain dan masih dalam masa iddah dengan suami lain, dan perkawinannya dapat dibatalkan. Hakim seharusnya sebelum menerapkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukumnya, terlebih dahulu menerapkan dasar hukumnya dan menyatakan bahwa perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II telah melanggar Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur mengenai syarat–syarat perkawinan. Dalam kasus ini Hakim seharusnya tidak menerapkannya Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam karena Termohon II sudah tidak lagi terikat perkawinan dengan pria lain, hanya masih berada dalam masa iddah. Kata kunci: Pembatalan Perkawinan, larangan kawin, masa iddah. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Judges in check and adjudicate the matter must always give consideration to the legal postulates the applicant and the responden t concerning the evidence presented before the trial court. Legal consideration of the substance containing the judge's rationale in an effort to find his legal qualifications and law events which subsequently formed the basis of an award. In the Court decision number 0829 / pdt.g / 2012 / pa.pwt the judge in cutting off all these things don’t implementing Law No. 1 of 1974 about marriage and other implementation of the regula tions governing the nullification of Marriage as the basis of the law, but merely implement the provisions in the compilation of Islamic law only as a source of law, so that it does not reflect the legal order and thus has no legal certainty. The research approaches used to describe these problems is the Juridical Normative approach to the specification of the application of the law and the use of qualitative deductive way of thinking in his discussion. The research results obtained regarding the judge's rationale in granting the petition of the applicant, namely: that the judge is simp ly applying the letter of article 40 (a), and subparagraph (b), and Article 71 letters (c) compilation of Islamic law concerning the prohibition of marriage for a woman still bound by marriage with another person and still in the other, she with her husband and her marriage may be cancelled. The judge should have before applying the provision in the compilation of the Islamic law as a source of law, first apply the basic law declaring that marriage between the respondent I with II the respondent has violated article 11 paragraph (1) and paragraph (2) of Law No. 1 of 1974 about marriage and article 39, paragraph (1) letter (b) Government Regulation No. 9 in 1975 about the Regulations Implementing Act No. 1 of 1974 about marriage governing terms of marriage. I n this case a judge should not apply it to the letter of article 40 (a) compilation of Islamic law because the respondent II is no longer tied to marriage with another man, only to still be in the waiting of period. Keyword : Nullification of Marriage, ba n on marriage, waiting of period |
| Kata kunci | Pembatalan Perkawinan, larangan kawin, masa iddah |
| Pembimbing 1 | Trusto Subekti, S.H, M.Hum |
| Pembimbing 2 | Haedah Faradz, S.H, M.H |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2014 |
| Jumlah Halaman | 15 |
| Tgl. Entri | 2014-08-20 02:26:16.092222 |