Artikel Ilmiah : E1A010223 a.n. IXORA ADHITAMA
| NIM | E1A010223 |
|---|---|
| Namamhs | IXORA ADHITAMA |
| Judul Artikel | KEDUDUKAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN (STUDI DI KABUPATEN BANYUMAS) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pada penelitian ini dijelaskan mengenai kedudukan hukum pekerja rumah tangga dalam hukum ketenagakerjaan dan perlindungan atas upah terhadap pekerja rumah tangga di kabupaten Banyumas. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Kedudukan hukum pekerja rumah tangga dalam hukum ketenagakerjaan diakui sebagai salah seorang pekerja. Hal ini dibuktikan dari terpenuhinya unsur pekerja yang ada dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu adanya unsur pekerjaan dan adanya upah atau imbalan. Namun di sisi lain PRT adalah pekerja yang tidak terorganisir, tidak diatur, dan merupakan pekerjaan yang legal tetapi tidak terdaftar. Munculnya status ini dikarenakan adanya penyempitan subjek hukum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dimana pihak pemberi kerja yang terbagi menjadi dua jenis yaitu pengusaha dan pemberi kerja, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan hanya mengatur menngenai Pengusaha dengan pekerja/buruh. Sedangkan istilah pemberi kerja hanya ada pada pengaturan tentang penggunaan tenaga kerja asing. Kelemahan inilah yang kemudian berimbas pada perlindungann hukum bagi PRT yang tidak terakomodir secara khusus terutama yang berkaitan dengan perlindungan atas upah. Akibatnya, upah yang diterima oleh PRT di Kabupaten Banyumas jauh dari Upah Minimum Regional yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah dan pada akhirnya menggunakan sistem tawar menawar bebas antara PRT dengan Majikan. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | In this research explained about the legal standing of housekeeper in law employment and housekeeper’s salary protection in district of banyumas. The method of this research is normative. This method is scientific research procedure to find the truth based on logic law from normative side. The legal standing of housekeeper in employment law avowed as a worker. It proves by the unsure of employment in Article 1 point 3 Manpower Act number13 of 2003 filled by housekeeper. The unsure itself are job and salary. In another hand house keeper is unorganized worker, unregulated, then include legal job but unregistered. Status quo appear because there is limitation for legal subject in Manpower Act. In this act there are two kind of workers, they are entrepreneurs and and workers. Employment Act only regulated about entrepreneurs and workers.whereas, the term of employers only using in foreign labou regulation. This weakness has consequences for housekeeper’s legal protection which not provides specifically in the term of salary protection. The consequence is, the salary which getting by the housekeeper in District of Banyumas under of minimum regional salary which regulated by governoor of Central Java and finally usis free bargaining system between housekeeper and employer. |
| Kata kunci | Pekerja, Pekerja Rumah Tangga, Kedudukan Hukum PRT, Perlindungan atas Upah. |
| Pembimbing 1 | Sri Hartini, S.H.,M.H. |
| Pembimbing 2 | Bambang Heryanto, S.H.,M.H. |
| Pembimbing 3 | H. Abdul Aziz Nasihudin, S.H.,M.M.,M.H. |
| Tahun | 2010 |
| Jumlah Halaman | 15 |
| Tgl. Entri | 2014-08-19 07:10:46.747524 |