Artikel Ilmiah : E1A010039 a.n. MIRA WIDHI HAPSARI
| NIM | E1A010039 |
|---|---|
| Namamhs | MIRA WIDHI HAPSARI |
| Judul Artikel | PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN KEDUA (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 245K/AG/2012) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Putusan Hakim bagi para pencari keadilan merupakan wujud dari kepastian hukum yang mencerminkan kebenaran dan keadilan, maka Hakim dalam pertimbangan hukumnya harus bisa memenuhi tuntutan tersebut. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 245K/AG/2012 ada suatu permohonan pembatalan perkawinan telah ditolak oleh Hakim dengan alasan daluarsa. Hal ini menarik untuk diteliti sebab suatu perkawinan yang dimohonkan untuk dibatalkan karena didalilkan telah melanggar syarat-syarat perkawinan maupun telah melanggar undang-undang (tentang poligami); dengan demikian telah terjadi suatu ketidakpastian dalam hukum, khususnya dilapangan hukum perkawinan. Pertimbangan Hakim selalu bersisi argumentasi yang merupakan dasar pemikiran yuridis dalam mengambil keputusan, maka dalam penelitian ini untuk memperoleh penjelasan ilmiah mengenai permasalahan di atas, digunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh mengenai dasar pemikiran yang digunakan oleh Hakim dalam mengambil keputusan adalah didasarkanpada Pasal 1946 dan Pasal 1948 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon telah daluarsa dikarenakan Pemohon baru mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ini pada saat almarhum SR (suaminya) telah meninggal dunia, padahal seharusnya Pemohon mengajukan permohonan ini pada saat almarhum SR (suaminya) masih hidup, kemudian Pemohon juga dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ini dikarenakan perkawinan almarhum SR dengan Termohon I telah berlangsung selama 9 tahun, sehingga Pemohon dianggap telah mengetahui adanya perkawinan tersebut dan Pemohon dianggap secara diam-diam telah menyetujui adanya perkawinan tersebut. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menolak permohonan yang diajukan Pemohon terhadap perkawinan kedua antara almarhum SR (suaminya) dengan Termohon I. Hakim dalam memutus perkara tersebut kurang tepat, karena penggunaan daluarsa sebenarnya lebih tepatdigunakan dilapangan hukum harta kekayaan bukan dilapangan hukum keluarga, dan Hakim sebaiknya juga memperhatikan konteks substansi hukumnya agar keputusannya mencerminkan kepastian hukum, kebenaran dan keadilan. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The verdict of the Judges for the seekers of Justice is a form of legal certainty reflecting the truth and justice, then Judges in consideration of the law should be able to meet these demands. In the Supreme Court verdict number: 245K/AG/2012 there is apetition for annulment of the marriage has been rejected by the judge by reason ofexpired. This is interesting because a marriage is examined for who petitioned for the cancelled due to postulated had violated the terms of the marriage or has contravened the Act (about polygamy); Thus there has been a degree of uncertainty in the law, especially in field matrimonial law. Consideration the judge always sided argument which is the juridical rationale in taking decisions, then in this study to obtain ascientific explanation of the problems above, the juridical normative approach used by the method of qualitative analysis. The research results obtained regarding the rationale used by the judge in the decisionis based on Article 1946 and Article 1948 in Code of Civil Law, which States that the petition has been prescription due to Applicants applying for the annulment of the marriage when SR (her husband) has died, even though the Applicant shouldapply when SR (her husband) is still alive, then the applicant is also deemed to have relinquished its right to apply for annulment of marriage due to the marriage of the deceased SR with the first respondent have lasted for 9 years, so that the applicant is considered to have been aware of the existence of the marriage and the applicant are considered tacitly approved the existence of the marriage. The Tribunal Judges rejected a petition filed against the second marriage between Petitioner late SR (husband) and the first respondent. Judge in provide decision of the case inappropriate, due to theuse of prescription is actually more appropriate to use the real property instead of the real family law, and the judge should also pay attention to the context of the legal substance so that its decision reflected the certainty of law, truth and justice. |
| Kata kunci | Pembatalan Perkawinan, daluarsa. |
| Pembimbing 1 | Trusto Subekti, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | Rochati, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 3 | Haedah Faradz, S.H., M.H. |
| Tahun | 2014 |
| Jumlah Halaman | 1 |
| Tgl. Entri | 2014-08-19 06:51:09.394277 |