Artikel Ilmiah : E1A009209 a.n. NUR JALU PRAMUKTI AJI
| NIM | E1A009209 |
|---|---|
| Namamhs | NUR JALU PRAMUKTI AJI |
| Judul Artikel | Sentralisasi Pers di Era Kebebasan Pers |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Dengan dilegitimasikannya UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers menandakan telah diproklamirkan era kebebasan pers di Indonesia, jaminan yang lebih baik terhadap kebebasan pers ini bukan hanya telah memberikan angin segar bagi nafas kehidupan pers belakangan ini namun juga telah memberikan kekhawatiran mengenai adanya penyalahtafsiran makna kebebasan pers yang demokratis. Era Kebebasan Pers dimanfaatkan oleh segelintir kepentingan untuk menguasai pasar industri pers dengan cara menggabungkan atau mengakuisisi beberapa perusahaan pers baik di tingkat lokal maupun nasional yang meliputi kanal penyiaran, cetak, maupun online kedalam satu manajemen tunggal dibawah naungan perusahaan induk (Media Group) yang berlokasi di ibukota DKI Jakarta. Fenomena sentralisasi pers ini tentu dapat mencoreng reputasi pers sebagai pilar ke-4 demokrasi karena bertolak belakang dengan amanat demokratisasi pers yaitu diversifikasi kepemilikan pers dan konten. Pemusatan kepemilikan perusahaan pers dan kepemilikan silang secara tegas dilarang didalam UU No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Untuk itu, perlu ada implementasi yang tepat dan arah kebijakan yang jelas dari pemerintah dalam menyikapi fenomena sentralisasi pers ini. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | With the enactment Act 40 of 1999 on the Press signify that proclaimed the era of press freedom in Indonesia, a better guarantee of the freedom of the press not only has provided a breath of fresh air for the life of the press these days, but also has concerns about the presence of miscomprehension meaning of freedom of the press democratic. Press Freedom Era exploited by a handful of interests to dominate the market by combining industry news or press acquired several companies both locally and nationally which includes channel broadcasting, print, and online into a single management under the auspices of the parent company (Media Group) located in the capital city of Jakarta. This press centralization phenomenon can certainly tarnished the reputation of the press as the 4th pillar of democracy as contrary to the mandate of the democratization of the press which is diversifying ownership of the press and the content. Concentration of ownership and cross-ownership company press are expressly prohibited in the Act No. 32 of 2002 on Broadcasting. For that, there needs to be proper implementation and clear policy direction of the government in addressing the press centralization phenomenon. |
| Kata kunci | Kata Kunci : Kebebasan Pers, Sentralisasi, Perusahaan Pers |
| Pembimbing 1 | H.A. Komari S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | Tenang Haryanto, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Satrio Saptohadi,S.H.,M.H. |
| Tahun | 2014 |
| Jumlah Halaman | 79 |
| Tgl. Entri | 2014-05-18 23:18:23.404134 |