Artikel Ilmiah : E1A009170 a.n. DANANG SATRIYO UTOMO
| NIM | E1A009170 |
|---|---|
| Namamhs | DANANG SATRIYO UTOMO |
| Judul Artikel | PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CITIZEN JOURNALIST (Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Kemajuan teknologi membuat arus pertukaran informasi menjadi lebih mudah. Dengan ditemukannya internet, akses terhadap berita dan informasi dari seluruh penjuru dunia menjadi lebih cepat dan singkat. Internet juga telah memberikan konsep baru dalam dunia jurnalistik, yaitu yang sering kita kenal dengan jurnalisme warga. Munculnya konsep baru tersebut dapat menjadi masalah apabila hukum yang seharusnya menjamin hal tersebut masih belum bisa mengantisipasi dan menjangkau kemunculan konsep baru tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan metode normatif kualitatif. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan inventarisasi peraturan perundang-undangan. Metode penyajian bahan hukum disajikan dalam bentuk teks naratif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap para pelaku jurnalisme warga atau pewarta warga. Hal tersebut secara tersirat terdapat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang tersebut, karena definisi wartawan yang terdapat dalam pasal tersebut telah mencakup definisi pewarta warga, karena masyarakat yang melakukan kegiatan jurnalistik dianggap sama dengan kegiatan jurnalistik yang dilakukan wartawan pada umumnya. Namun jaminan yang diberikan Undang-Undang Pers ini masih belum bisa mengakomodasi perlindungan yang dibutuhkan oleh para pewarta warga, karena hanya memuat penjelasan yang kurang spesifik dengan memuat ketentuan pidana yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1). |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Technological advances make flow exchange of information becomes much easier. With the invention of the internet, access to news and information from around the world became more rapid and brief. The Internet has also provided a new concept in the world of journalism, namely that we often know with citizen journalism. The emergence of a new concept that can be an issue if the law should guarantee that still have not been able to anticipate the emergence of new concepts and reach. The methods used in this research is the juridical normative by statute approach, and conceptual approach. Specification of research used is prescriptive research using source material primary law, secondary, and tertiary normative qualitative methods. Legal materials collection method is done with the study of librarianship and an inventory of legislation. Method of presentation of the materials presented in the form of legal text narrative. Results of the study concluded that the Act No. 40 of 1999 concerning the press has provided a guarantee of legal protection of the citizen journalist. It is implied in article 1 paragraph 4 of the Act, since the definition of a journalist which is contained in the article had included a definition of citizen journalist, because people who do journalistic activity is deemed to be equal to the journalistic activity undertaken journalists in general. But the assurances given this Press laws have still not been able to accommodate the protection required by the citizen journalist, because it only contains explanations that are less specific criminal provisions contained in Article 18 paragraph (1). |
| Kata kunci | Pers, Jurnalisme Warga, Pewarta Warga, Perlindungan Hukum |
| Pembimbing 1 | H. A. Komari, S.H., M.Hum |
| Pembimbing 2 | Satrio Saptohadi, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Tenang Haryanto, S.H., M.H. |
| Tahun | 2014 |
| Jumlah Halaman | 21 |
| Tgl. Entri | 2014-05-18 14:28:16.540951 |