Artikel Ilmiah : F1B010050 a.n. WISI WIJAYANTI
| NIM | F1B010050 |
|---|---|
| Namamhs | WISI WIJAYANTI |
| Judul Artikel | Evaluasi Kinerja Implementasi Perda Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Pengelolaan Perparkiran Wilayah Purwokerto) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kondisi dan potensi wilayahnya. Salah satu sumber yang potensial di Kabupaten Banyumas adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Namun, pada tahun 2011 kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) rendah yaitu sebesar 0,97%, sehingga pemerintah Kabupaten Banyumas mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam perda nomor 19 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum dengan tujuan untuk meningkatkan PAD. Penelitian di lakukan untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi kinerja implementasi perda Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melihat aspek objek dan retribusi pelayanan parkir, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif, dan pencapaian tujuan. Fakta di lapangan berdasarkan hasil penelitian di katakan bahwa kinerja implementasi perda tinggi sebesar 57,1%. Hal tersebut dapat di lihat dari empat aspek, yaitu Pertama, aspek obyek retribusi pelayanan parkir dalam kategori tinggi sebesar 49,4% karena sarana dan prasarana parkir yang di sediakan sudah memadai namun belum secara keseluruhan. Petugas parkir dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai aturan walaupun masih terdapat petugas parkir yang melanggar aturan, hal tersebut di karenakan kurangnya pengawasan dari pemerintah. Mekanisme pembayaran retribusi parkir dengan sistem pembayaran di bayar di muka; Kedua, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dalam kategori tinggi sebesar 59,7%. Karena adanya biaya penyediaan karcis dan penentuan target di sesuaikan dengan banyaknya lokasi dan tingkat keramaian lokasi; Ketiga, struktur dan besarnya tarif dalam kategori sangat tinggi sebesar 66,2% karena tarif parkir yang berlaku sesuai dengan perda; Keempat, pencapaian tujuan kebijakan dalam meningkatkan PAD belum optimal karena rata-rata realisasi pendapatan retribusi parkir dan retribusi daerah tidak mencapai target. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The regional autonomy gives discretion to the district in creating a wide area autonomous and responsible, to organize and manage the interests of the community in accordance with the conditions and potential of the region. One of the potential sources in Banyumas regency is parking service levy on the side of public roads. However, the contribution of the parking levy to the local retribution in increasing the revenue ( PAD ) is low as 0,97%, so Banyumas regency issued a policy which is set in local regulation of Banyumas regency No. 19 of 2011 on the general services levy to increasing the revenue. The research aims to describe and evaluate the performance of the implementation regulations Banyumas No. 19 of 2011 on Public service levies in increasing revenue (PAD) to see the levy object of parking services objects, the principles and objectives in determining the structure and the tariff rate, and tariff structure, and the accomplishment of policy. Facts on the ground based on the results of research it can be said that high-performance implementation of the regulation of 57,1% . It can be seen from four aspects, first aspect is the levy object of parking services is at a high category of 49,4% since the parking facilities and infrastructur is adequate already, but not as a whole. The parking attendants, in carrying out its duties are already obey the rules although there are some of them who are still violating the rules, this rules violation happened because of the lack of government supervision. The payment mechanism of parking levy which is with the prepaid payment system; Second, the principles and objectives in determining the structure and the tariff rate is at a high category of 59,7% because of the cost of providing the ticket provided, targeting is adjusted with the number of locations and levels of location activity; Third, tariff structure and rate is in a very high category of 66,2% because the parking levy tariff is in appropriate with the local regulations; Fourth, the accomplishment of policy objectives in increasing the revenue is not optimal because the average income realization of the parking levy and income realization of the local levy does not reach the target. |
| Kata kunci | evaluasi, kinerja, implementasi, perda no 19 tahun 2011, pengelolaan perparkiran |
| Pembimbing 1 | Drs. Pawrtha Dharma, M.Si |
| Pembimbing 2 | Dr. Bambang Tri H, M.Si |
| Pembimbing 3 | Dr. Slamet Rosyadi, M.Si |
| Tahun | 2014 |
| Jumlah Halaman | 12 |
| Tgl. Entri | 2014-05-13 19:42:57.945943 |