Artikel Ilmiah : E1A008067 a.n. OKTAVIANA ANGGITA S
| NIM | E1A008067 |
|---|---|
| Namamhs | OKTAVIANA ANGGITA S |
| Judul Artikel | Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pelayanan Air Dalam Pembayaran Tarif Dasar Pdam Di Kabupaten Purbalingga |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih. Sehubungan dengan usaha tersebut pemerintah mendirikan perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan pemenuhan akan air bersih yaitu PDAM Perusahaan Daerah Air Minum). Namun ternyata PDAM khususnya PDAM Kabupaten Purbalingga belum dapat memenuhi kebutuhan air bersih konsumen/pelanggannya di Kabupaten Purbalingga secara maksimal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian Preskriptif, Sumber Data, Data primer, sekunder dan tersier, metode analisis yang dipergunakan adalah analisis normative kualitatif dengan model interpretasi sistematik dan gramatikal. Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pelayanan air dalam pembayaran tarif dasar PDAM khususnya terkait dengan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa pada dasarnya secara normatif telah terpenuhi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Perjanjian antara Pihak PDAM dengan Pelanggan didasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata dalam hal ini Perjanjian antara PDAM dan Pelanggan memenuhi syarat sahnya perjanjian dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Governments , both central and local governments have attempted to meet the needs of the community for clean water . In connection with these efforts the government set up a company which is engaged in the fulfillment service that will clean the water taps Regional Water Company ) . But apparently taps taps especially Purbalingga can not meet the needs of water consumers / customers Purbalingga fullest . The method used in this study is a normative juridical approach , the specification of the research is research Prescriptive , Data Sources , Data primary, secondary and tertiary , analytical methods used are qualitative normative analysis with systematic and grammatical interpretation of the model . Legal protection of service users of water in the base rate payment taps particularly with respect to their rights as set out in Article 4, paragraphs a and h of Law No. 8 of 1999 on the right to comfort , security , and safety in the consumption of goods and / or services are essentially normatively been fulfilled . This is in accordance with Local Rule Purbalingga No. 8 of 2008 on Regional Water Company Purbalingga and the right to compensation , compensation and / or reimbursement received does not comply with the agreement or not as it should be . Agreement between the Parties taps with customers based on Article 1338 of the Civil Code in this Agreement between the taps and qualified customer refer to the invalidity of the agreement and the legislation that exists is Purbalingga Regional Regulation No. 8 of 2008 on Regional Water Company Purbalingga . |
| Kata kunci | Perlindungan hukum, konsumen, Jasa Pelayanan Air |
| Pembimbing 1 | Hj. Rochani Urip Salami, S.H, M.S |
| Pembimbing 2 | I Ketut Karmi Nurjaya, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Suyadi, SH. M.Hum. |
| Tahun | 2014 |
| Jumlah Halaman | 16 |
| Tgl. Entri | 2014-04-21 11:56:42.311987 |