Artikel Ilmiah : P2EA10037 a.n. ARIF SARIFUDIN, S.H
| NIM | P2EA10037 |
|---|---|
| Namamhs | ARIF SARIFUDIN, S.H |
| Judul Artikel | KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN (STUDI DI KABUPATEN BANYUMAS) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Arif Sarifudin, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Komisi Pembimbing, Ketua : Prof. Dr. H. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum., Anggota : Dr. Johannes Suhardjana, S.H. Tesis ini berjudul : “Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif Dan Efisien (Studi Di Kabupaten Banyumas)”. Judul ini diangkat dalam penulisan tesis bermula dari pokok permasalahan tentang kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang belum dilaksanakan secara efektif dan efisien di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Banyumas. Saat ini Indonesia memasuki era otonomi daerah yang memberikan kewenangan begitu luas kepada daerah dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga otonomi daerah diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Legalisasi otonomi daerah diawali sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Paket undang-undang otonomi daerah tersebut mengamanatkan pentingnya pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, dan pengembangan peran dan fungsi DPRD. Kewenangan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2012 diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Banyumas Tahun 2012 antara lain : (1) kebijakan pengelolaan pendapatan daerah sangat efektif dan efisien dengan prosentase realisasi antara 92,13% - 140,92%, (2) kebijakan pengelolaan belanja daerah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Banyumas dengan prosentase rasio antara 62,63% (cukup efektif) - 212,286% (sangat efektif), (3) kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah dalam pelaksanaannya tidak efektif dan efisien. Dalam kebijakan pembiayaan daerah terdapat adanya perbedaan persepsi dalam pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dan DPRD Kabupaten Banyumas. Fungsi pengawasan DPRD merupakan sistem pengawasan politis yang lebih bersifat strategis dan bukan teknis admnistrasi. Pengawasan politis sangat terkait dengan kepentingan masyarakat. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Banyumas di masa yang akan datang dengan meningkatkan pemahaman tentang fungsi legislasi dan perencanaan dari DPRD Kabupaten Banyumas dalam mengakomodasi aspirasi stakeholders dan menumbuhkan inisiasi DPRD Kabupaten Banyumas dalam penyusunan peraturan daerah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kemampuan analisis dari DPRD Kabupaten Banyumas dalam perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Arif Sarifudin, Legal Studies Program, Graduate Program, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Advisor Committee, Chairman : Prof. Dr. H. Muhammad Fauzan, S.H., M. Hum., Members : Dr. Johannes Suhardjana, S.H. The thesis is entitled : Financial Management Policies In Local Government Effectively And Efficiently (Studies in Banyumas).The title is raised in the thesis stems from the point of local financial management policy that has not carried out effectively and efficiently in the regional administration in Banyumas. Currently Indonesia has entered the era of regional autonomy, which gives authority to the regions so broad in order to create a clean local governance and good governance so that local autonomy is expected to create efficiency and effectiveness in the management of local resources and improve the quality of public services and social welfare. Legalization initiated since the implementation of regional autonomy Act No. 22 of 1999, which has been replaced by Act No. 32 of 2004 on Regional Government and Act No. 25 of 1999, which has been replaced by Act No. 33 of 2004 on Financial Balance between Central and Local Government. Package regional autonomy legislation mandates the importance of empowering the community, developing initiative and creativity, community participation, and the development of the role and functions of Parliament. Local authorities in developing local financial management policies set in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 Year 2006 on Guidelines for Financial Management and financial management of regional policy in 2012 Regulation of the Minister of Home Affairs Number 22 Year 2011 on Guidelines for Preparation of Budget Revenue and Expenditure Fiscal Year 2012. Based on the results of research and discussion, loca financial management policies in Banyumas in 2012, among others: (1) local revenue management policies are very effective and efficient with the percentage of realization between 92.13% - 140.92%, (2) local expenditure management policies for the implementation of government affairs in Banyumas with the percentage ratio between 62.63% (quite effectively) - 212.286% (very effective). (3) financial management policies are not effective and efficient implementation. Local financial management policies in Banyumas in the future to improve the understanding of the functions of legislation and planning of Parliament Banyumas in accommodating the aspirations of stakeholders and foster the initiation of Parliament Banyumas in drafting local regulations to support the implementation of local financial management and enhance analysis capabilities of Parliament Banyumas in policy formulation in the region financial management of the process of preparing the Regional Budget. In the local of financing policies are different perceptions in the local of financial management performance assessment between the Government and Parliament. Parliament oversight function is a system of political control over strategic and technical instead of Administrative. Political supervision is strongly associated with the public interest. |
| Kata kunci | aspirasi stakeholders, inisiasi DPRD |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. H. Muhammad Fauzan, S.H.,M.Hum |
| Pembimbing 2 | Dr. Johannes Suhardjana, S.H. Pembimbing II |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2014 |
| Jumlah Halaman | 58 |
| Tgl. Entri | 2014-04-17 12:10:05.647771 |