Artikel Ilmiah : E1A010125 a.n. HARDI NURCAHYO
| NIM | E1A010125 |
|---|---|
| Namamhs | HARDI NURCAHYO |
| Judul Artikel | SINKRONISASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 DITINJAU DARI SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK Peraturan Pemerintah pada dasarnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang karena tingkatan Peraturan Pemerintah di dalam hierarki peraturan perundang-undangan lebih rendah dibandingkan dengan tingkatan Undang-Undang. Hierarki peraturan perundang-undangan dalam sistem peraturan perundang-undangan Negara Indonesia mengacu pada ketentuan bahwa peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analisis, dan analisis. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian preskripstif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier yang dianalisis dengan metode normatif kualitatif dengan metode sistematik dan gramatikal. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan inventarisasi peraturan perundang-undangan. Metode penyajian bahan hukum disajikan dalam bentuk teks naratif. Ketentuan mengenai pengetatan remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ternyata tidak sinkron dengan asas persamaan perlakuan dan pelayanan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Ketidaksinkronan tersebut dapat mengakibatkan Peraturan Pemerintah dapat dilakukan judicial review karena melanggar hierarki peraturan perundang-undangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang berakibat pada Peraturan Perundang-undangan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga Pemerintah dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan harus memperhatikan sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT Government regulations essentially must not conflict with the Act because the level of government regulation in the hierarchy of legislation is lower than the levels of the Act . The hierarchy of legislation in the system legislation Indonesian State refers to the provision that the legislation is a lower level must not conflict with the laws and regulations that higher level . The method used in this study is a normative juridical approach legislation , analysis , and analysis . Specifications of the research is preskripstif research using primary sources of legal materials , secondary , tertiary analyzed with qualitative methods with methods of systematic normative and grammatical . Methods of collection of legal materials is done by literature study and inventory of legislation . Method of presentation of legal materials presented in the form of narrative text . Provisions on tightening remission , assimilation , and parole is in the Government Regulation No. 99 of 2012 was not in sync with the principle of equality of treatment and care that is in the Law No. 12 of 1995 . Discrepancies can lead to government regulation can do a judicial review for abuse hierarchy of legislation and legal uncertainty that resulted in legislation invalid and has no legal binding force , so that the Government in making the legislation must consider the synchronization between the legislation. |
| Kata kunci | Hierarki, Sinkronisasi, Peraturan Perundang-undangan |
| Pembimbing 1 | Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Satrio Saptohadi, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | HM. Komari, S.H., M.Hum. |
| Tahun | 2014 |
| Jumlah Halaman | 145 |
| Tgl. Entri | 2014-04-15 05:44:04.008932 |