Artikel Ilmiah : E1A010203 a.n. DWANDA JULISA SISTYAWAN
| NIM | E1A010203 |
|---|---|
| Namamhs | DWANDA JULISA SISTYAWAN |
| Judul Artikel | PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA ( STUDI KOMPARASI SISTEM PEMILU PADA MASA ORDE BARU DAN ORDE REFORMASI) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pemilihan umum bagi negara demokrasi modern merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu dipandang sebagai bentuk nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud paling konkrit partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Pelaksanaan pemilu membutuhkan suatu sistem dalam penyelenggaraannya, sistem pemilu merupakan mekanisme yang diadopsi untuk mengubah suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara. Setiap sistem pemilihan umum mengandung empat unsur mutlak, yaitu: besaran daerah pemilihan, peserta dan pola pencalonan,model penyuaraan, dan formula pemilihan dan/atau penetapan calon terpilih, dan dua unsur pilihan, yaitu ambang-batas masuk DPR/D, dan pola kalender penyelenggaraan berbagai jenis pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan sistem pemilihan umum legislatif pada masa Orde Baru dan Orde Reformasi. Mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan,sejarah, dan komparasi. Bahan hukum yang terkumpul baik primer maupun sekunder kemudian diolah, disajikan, dan dianalisis secara kualitatif dengan penyajian berupa uraian yang disusun secara sitematik dalam bentuk teks naratif, tabel, dan bagan. Hasil penelitian menyatakan bahwa sistem pemilu Orde Baru dan Orde Reformasi memiliki karakteristik yang berbeda. Sistem proporsional tertutup yang sebelumnya diterapkan berubah menjadi sistem proporsional terbuka.Peserta pemilu yang sebelumya hanya partai politik, menjadi partai politik dan calon perorangan (anggota DPD).Pemilu Reformasi juga memperhatikan kuota keterwakilan perempuan dalam parlemen. Penetapan calon terpilih yang sebelumnya berdasarkan daftar nomor urut pada pelaksanaan pemilu Reformasi berdasarkan perolehan suara terbanyak. Pemberian suara yang dahulu hanya memilih partai pada pelaksanaan pemilu Reformasi dapat memilih partai dan atau calon anggota legislatif. Daerah pemilihan DPR pusat pada pemilu Orde Baru adalah provinsi, sedangkan masa Reformasi meliputi provinsi dan atau kabupaten / kota. Pemilu Orde Baru tidak menerapkan ketentuan threshold, sedangkan pemilu masa Reformasi menerapkan electoral threshold (pemilu 2004) dan parliamentary threshold (pemilu 2009 dan 2014). Sistem pemilu Orde Reformasi memiliki banyak kelebihan apabila dibandingkan dengan sistem pemilu Orde Baru,tetapi pelaksanaan pemilu orde Reformasi masih terdapat beberapa kekurangan,pertama dalam sistem proporsional terbuka murni seharusnya tidak ada nomor urut caleg karena caleg yang memiliki nomor kecil terkesan memiliki prioritas lebih, pemberlakuan nomor urut harus dihapuskan. Kedua, pemberlakuan kebijakan affirmasi yang setengah hati, seharusnya diberlakukan sanksi tegas bagi partai politik yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Election for modern democratic countries is the main mechanism that must exist in the implementation of a country and the formation of a government. Election is considered to be a real sovereignty of citizens and to be a concrete participation of citizens in the implementation of their country. Election needs a system adopting the mechanism which represents citizens’ voice in their country. Each system of election consists of four absolute elements. They are district magnitude, nomination, balloting, electoral formulae, electoral threshold, and the calendar of election implementation. This research aims to know and analyze the comparison between legislative election system in the New Orde and Reformation Orde. The method of this research is yuridis normative research with statute, history and comparison approach. The law material collected both primer and seconder are manipulated, presented and analyzed qualitatively and systematically through texts, tables, and graphics. The result of this research states that the New Orde election system has different characteristics from the Reformation Orde election system. Close proportional system which had been done in the New Orde was changed into open proportional system. The electors in the New Orde just elected the party, but in the Reformation Orde, they elect not only the party but also the non-party candidates (DPD). In the Reformation Orde, the election cares about women’s quota in parliament. In the New Orde, the candidates were elected based on their ranking number in the party while in the Reformation Orde candidates are elected based on the highest vote from citizens. Previously, the voting was given to the parties, but in the Reformation Orde the citizens may vote parties and or candidates. The magnitude in the New Orde was province while in the Reformation Orde the magnitude is province and or regency. The New Orde did not apply threshold while The Reformation Orde applies electoral threshold (in 2004 election) and parliamentary threshold (in 2009 and 2014 election). The electoral system in the Reformation Orde has more advantages than in the New Orde. On the other hand, there are several weaknesses of the Reformation Orde election. First, it applies pure open proportional system in which the ranking number of candidates does not have to exist because the top number seems to have higher priority than the lowest one. Second, the non-optimal affirmation policy implementation has to be banned explicitly and the party that applies it has to be punished. |
| Kata kunci | Pemilu Legislatif, Sistem Pemilu, Orde Baru, Orde Reformasi, Perbandingan. |
| Pembimbing 1 | Prof.Dr.Muhammad Fauzan, SH., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Satrio Saptohadi, S.H., M.H. |
| Tahun | 2014 |
| Jumlah Halaman | 25 |
| Tgl. Entri | 2014-03-27 15:17:01.722987 |