Artikel Ilmiah : P2EA11047 a.n. LULUATUN NAFISAH, S.HI

Kembali Update Delete

NIMP2EA11047
NamamhsLULUATUN NAFISAH, S.HI
Judul ArtikelKEKERASAN SEBAGAI UPAYA MENEGAKKAN DISIPLIN SISWA DI SEKOLAH
(Studi di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Banyumas)
Abstrak (Bhs. Indonesia)LU’LUATUN NAFISAH, Program Studi Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman, Kekerasan Sebagai Upaya Menegakkan Disiplin Siswa di Sekolah (Studi di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Banyumas), Komisi Pembimbing, Ketua: Dr. Kuat Pujiprayitno, S.H.,M.Hum, Anggota : Dr. Setya Wahyudi, S.H, M.H.
Kekerasan dalam dunia pendidikan yang terjadi di Indonesia ibarat fenomena gunung es. Berbagai kasus yang terungkap diyakini hanya sebagian kecil dari realitas yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini diakibatkan karena dalam statistik kriminal selalu terdapat angka gelap, yang disebabkan karena tidak terlaporkannya kejahatan yang terjadi karena berbagai alasan. Semula dipahami bahwa kekerasan adalah salah satu cara yang cukup efektif digunakan untuk mendisiplinkan siswa. Setelah lahirnya Undang-Undang 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, kekerasan dalam proses pendidikan mulai mendapat perhatian lebih, karena dalam undang-undang tersebut diatur bahwa anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya. Namun ternyata pada prakteknya, penegakan hukum kekerasan dalam lingkungan sekolah, setidaknya aparat penegak hukum, umumnya mengatakan tidak cukup efektif, karena pihak sekolah cenderung menutupi hal tersebut.
Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (Social Defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (Social Welfare). Oleh karena itu tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan hukum pidana (penal policy) atau penal-law enforcement policy operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.
Penelitian ini mengkaji masalah Kekerasan Dalam Proses Menegakkan Disiplin Siswa di Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyumas, untuk mengetahui bagaimana kriteria kekerasan sebagai proses menegakkan disiplin siswa dan bagaimana kekerasan sebagai tindak pidana serta penegakan hukumnya.
Penelitian inibersifat deskriptif, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di beberapa Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyumas, mengingat di Wilayah Hukum Banyumas termasuk wilayah yang memiliki lembaga pendidikan atau sekolah yang cukup beragam. Sumber data primer diambil/diperoleh dari pendapat langsung dari para responden dalam hal ini adalah : Kepala Sekolah, Guru Bimbingan dan Konseling, Guru Mata Pelajaran, Siswa dan Wali Murid atas petunjuk Guru Bimbingan dan Konseling. Sumber data sekunder diambil dari peraturan perundang-¬undangan, literatur, dokumen-dokumen dan arsip penelitian terdahulu yang berkaitan dengan materi penelitian, dokumen kasus. Tehnik pemilihan informan dilakukan dengan Purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan teknik ; 1) Observasi, 2) Wawancara (interview), 3) Dokumentasi. Untuk menjamin validitas data digunakan teknik/cara tringulasi sumber. Tehnik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (Interactive Model Of Analisys), yang komponennya yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Dari hasil penelitian ditemukan, bentuk-bentuk tindak kekerasan oleh guru terhadap siswa yang terjadi di SMP N 1 Banyumas, SMP N 1 Rawalo, SMP Diponegoro 8 Rawalo, MTS Al Hidayah Purwokerto berupa kekerasan fisik, antara lain : menyentil telinga, menjewer, menampar, menendang, melempar dengan benda keras, menjemur di lapangan, lari mengitari lapangan. Sementara bentuk kekerasan psikis berupa, berupa : membentak, berkata dengan kata-kata kasar seperti “goblok” dan “bodoh”. Akan tetapi menurut penegak hukum kekerasan tersebut belum tertanggulangi dengan baik, karena sebagian besar siswa dan wali murid menganggap hal tersebut masih merupakan proses pendisiplinan. Dan jika terjadi pelaporan oleh siswa maupun wali murid penegakan hukumnya lebih mengedepankan konsep restorative justice.
Abtrak (Bhs. Inggris)Lu’luatun Nafisah, Legal studies program, Post Graduate Programe of Jenderal Soedirman University, The Violence As A Way To Enforce Student’s Dicipline In A School (The Study of Primary School in Banyumas), Supervisor : Dr. Kuat Puji Prayitno, S.H., M.Hum, Co. Supervisor : Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H.
The violence that happens in education is like an iceberg phenomenon. Various cases covered are believed as just a fraction of reality that happens in the society. Thi is caused on crime statistic that there is always a dark figure which caused by uncovered crimes that occur for various reasons . Firstly, it is understood that the violence is a term that is effective enough to be used to dicipline student. After the birth of the laws 23 of 2002 which is concerning on the protection of children, the violence in the education process begins to get more attention, because inside the law stipulates that the children within the school must be protected from acts of violence which are committed by teachers, school administrators or their friends in the school or other educational institution. However, it turns out in practice, the law enforcement of violence in the environment of school, law enforcement officers at least, is generally said that it is not effective enough, because the school tends to cover it and parents or even people in the society still keep the thinking that the violence committed by teachers against their students is part of the process of enforcing the dicipline to the students .
Criminal politics in essence is an integral part of efforts to protect the public ( Social Defence) and the welfare of society (Social Welfare). Therefore, the final destination or the main purpose of criminal politics is “the protection of society to achieve public welfare.” Policies criminal law (penal policy) or penal-law enforcement policy, its operationalization through several phases : formulation (legislative policy), stage of the application (policy judiciary / Judicial ) and the execution stage (the executive / administrative) . From the third stage , the stage of formulation is the most strategic phase of efforts to prevent and control crime through criminal law policy. Faults / weaknesses of the legislative policy is a strategic mistake that could be obstacles to prevent efforst and crime prevention at this stage of the application and execution .
This study investigated the problem of violence in the process of enforcing dicipline at the junior high school student in Banyumas district , to know how the criteria of violence as student dicipline process and how violence as a crime and law enforcement . In additon , this study was descriptive, using qualitative research methods with the approach of juridicial sociology. This research was conducted in several junior high schools in Banyumas district , considering in the jurisdiction area, Banyumas was including area that has educational institution or schools are quite diverse. Sources of primary data captured / obtained from the direct opinion of the respondent in this case is : headmaster, guidance and counseling teachers, teachers, students and parents under the direction of teacher guidance and counseling. Sources of secondary data taken from the legislations, literature , documents and archieves of previous research related to research materials, documents the case. Informant selection techniques done in two ways : 1) purposive sampling, 2) Snowball sampling. Data collection techniques : 1)observation, 2) Interview ( interview) , 3) Documentation. To ensure the validity of data used technique / method tringulasi source. Technical analysis of the data used int this research is descriptive qualitative analysis with an interactive model(interactive Model of Analysis), whose components namely, data reduction, data presentation and conclusion .
From the result of study found the forms of physical violence which were done by teachers against their students that happened in SMP N 1 Banyumas, SMP N 1 Rawalo , SMP Diponegoro 8 Rawalo, MTS Al Hidayah Purwokerto such as, ear flicked, pinched, slapped, kicked, tossed with a hard object, sunning on the field, running around the field. While the forms of psychologial violence used to be done by snapping , said harsh words like “goblok” or “bodoh”. However, according to law enforcement, the violence hasn’t insurmountable well, because most of the students and parents still consider it as a diciplinary process. In addition, if there is a case of reporting which is done by students and parents, its law enforcement is demanded to put forward the concept of restorative justice.
Kata kunciperlindungan masyarakat (Social Defence), kesejahteraan masyarakat (Social Welfare)
Pembimbing 1Dr. Kuat Puji Prayitno, S.H., M.Hum
Pembimbing 2Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H
Pembimbing 3
Tahun2014
Jumlah Halaman28
Tgl. Entri2014-03-11 09:01:56.597322
Cetak Bukti Unggah
© Universitas Jenderal Soedirman 2026 All rights reserved.