Artikel Ilmiah : P2EA12001 a.n. KARSENA, S.H
| NIM | P2EA12001 |
|---|---|
| Namamhs | KARSENA, S.H |
| Judul Artikel | PENERAPAN PERMA NO. 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP (Studi Di Pengadilan Negeri Purwokerto) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Karsena, Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Jenderal Soedirman,“Penerapan Perma No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP(Studi Di Pengadilan Negeri Purwokerto)”, Komisi Pembimbing, Ketua :Dr. Kuat Puji Prayitno, S.H., M.Hum., Anggota :Dr. Budiyono, S.H., M.Hum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua hal pokok permasalahan yaitu, Pertama, untuk mengetahui ide dasar Mahkamah Agung menerbitkan Perma No.02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Kedua,untuk mengetahui penerapan Perma tersebut di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (legal research), data berupa peraturan, perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, KUHP, KUHAP, putusan Hakim, buku literatur, dokumen resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 154/Pid.B/2012/PN.Pwt tanggal 20 Nopember 2012 dan Putusan Nomor : 145/Pid.R/2013/PN.Pwt tanggal 24 Desember 2013, yang kemudian dianalisis secara kualitatif, dihasilkan kesimpulan sebagai berikut : 1. Ide dasar diterbitkannya Perma No.02 Tahun 2012 adalah untukmemenuhi tuntutankeadilandari masyarakat yang menghendaki keringanan hukuman untuk pelaku tindak kejahatan dengan nilai kerugian dibawah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah), dan untuk penyesuaian nilai rupiah yang semenjak KUHP dibuat sampai sekarang sudah mengalami kenaikan 10.000 kali lipat,sehingga perlu dibuat aturan yang sesuai dengan masa sekarang ini. 2. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 154/Pid.B/2012/PN.Pwt, perkara diputus tidak berdasarkan Perma No.02 Tahun 2012,karena saat terjadinya kasus itu Kepolisian dan Kejaksaan belum mengetahui Perma No.02 Tahun 2012 tersebut, disebabkan belum diadakannya Mou antara pihak Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian. Alasan lainnya dimasukkan sebagai perkara pidana biasa, karena antara korban dan terdakwa tidak terjadi kesepakatan damai dan kesanggupan mengganti kerugian dari terdakwa kepada korban. 3. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 145/Pid.R/2013/PN.Pwt sudah berdasarkan pada Perma No.02 Tahun 2012 karena oleh Polisi dalam penyelidikannya turut diadakan perjanjian perdamaian dan permohonan maaf serta bersedia mengganti kerugian dari tersangka kepada korban, disaksikan oleh beberapa saksi,sehingga pihak kepolisian memasukkanya sebagai tindak pidana ringan dan Pengadilan Negeri Purwokerto menindaklanjuti dengan mengadili tersangka berdasarkan pada Perma No. 02 Tahun 2012Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Karsena, Law Study Program, Post Graduate ProgramJenderal SoedirmanUniversity, Aplied Regulation Supreme Court of Law Number 02 Year 2012 About Adjusment Confine Act of Criminal and Quantity Fine In The Criminal Code (Case Studies on Purwokerto District Court), Commission Guidance, Chairman :Dr. Kuat Puji Prayitno, S.H., M.Hum., Member :Dr. Budiyono, S.H., M.Hum. This study aim to examinetwo main issues, namely, first, to know base notion Supreme Court of Law Produce regulation Number 02 Year 2012 About Adjusment Confine Act of Criminal and Quantity Fine In The Criminal Code, and second, to know aplied that Regulation of Supreme Court of Law on Purwokerto District Court. By using the method of normative juridical approach(legal research), data in tyhe form of legislation relating to the judicial authorithies, the Criminal code, Criminal procedure code, the judge`s decision, literature books, official documents Purwokerto District Court Decision Number : 154/Pid.B/2012/PN.Pwt dated Nopember 20rd. 2012 and Decision Number : 145/Pid.R/2013/PN.Pwt dated Desember 24rd 2013, which is then analyzed in a qualitative way, the resulted conclusions are as follows : 1. Base notion the Supreme Court of Law produce the Regulation Number 02 Year 2012 is for meet a demand from society that require punishment lightness to susected with damage price under Rp 2.500.000;(two milion and five hundred thousand rupiah), and for adaptation price of rupiah there since maked The Criminal Code until right now already experience go up 10000 time. 2. In Purwokerto District Court Case Number : 154/Pid.B/2012/PN.Pwt, the case indecease not with be based on Regulation of Supreme Court of Law Number 02 Year 2012 because at the moment case happen the police and the judicary didn`t know about regulation of Supreme Court of Law Number 02 Year 2012, this matter is happen cause not including Member Of Understanding between Court, Police and Judicary. The other reasons this case is indecease with usual act criminal becausebetweeen susected and sacrifice did not including come to agrement peacefull with ability to subtiture of damage. 3. In Purwokerto district Court Case number : 145/Pid.R/2013/PN.Pwt, the case indecease wiht be based on Regulation of Supreme Court of Law Number 02 Year 2012 because of Police in investigation according to the peacefull promise and appologize with ability to subtiture damage between susected and sacrifice enclose among witness. Untill the police take is minor act criminal and Purwokerto District of Court bring to justice with base on The Regulation Supreme Court of Law Number 02 Year 2012 About Adjusment Confine Act of Criminal and Quantity Fine In The Criminal Code. |
| Kata kunci | Perma, metode pendekatan yuridis normatif |
| Pembimbing 1 | Dr. Kuat Puji Prayitno, S.H., M.Hum |
| Pembimbing 2 | Dr. Budiyono, S.H., M.Hum |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2014 |
| Jumlah Halaman | 21 |
| Tgl. Entri | 2014-03-10 14:53:18.074654 |