Artikel Ilmiah : P2CD10010 a.n. JUNAEDI YUSUP, S.E
| NIM | P2CD10010 |
|---|---|
| Namamhs | JUNAEDI YUSUP, S.E |
| Judul Artikel | DETERMINAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LUAS CAKUPAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pengungkapan laporan keuangan yang berkualitas selain menentukan kualitas keputusan yang diambil oleh pemakai laporan juga akan menentukan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Untuk menghasilkan pengungkapan yang berkualitas, pemerintah mengeluarkan peraturan No 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar ini dijadikan pedoman oleh pemerintah kabupaten/kota untuk menghasilkan pengungkapan laporan keuangan yang berkualitas. Idealnya pengungkapan laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota harus berkualitas karena sudah ada pedomannya (SAP). Namun kenyataannya, laporan keuangan pemerintah kota/kabupaten di – wilayah jawa barat tahun 2011 belum sepenuhnya menungkap semua informasi yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal ini dapat dilihat pada opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan pemerintah kota/kabupaten wilayah Jawa Barat tahun 2011 yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hanya satu dan yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecuualian dengan penjelasan hanya satu, dan. Sisanya yaitu sebanyak 24 kota/kabupaten mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor yang menentukan luasnya pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota. Faktor yang diuji dalam penelitiaan ini adalah tingkat kemakmuran, tingkat ketergantungan, kompleksitas pemerintahan, jumlah temuan audit BPK dan jenis daerah. Penelitian dilakukan pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dan jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 26 pemerintah kabupaten/kota . Pengujian dilakukan dengan menggunakan Rank Spearman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan tingkat kemakmuran dengan tingkat pengungkapan sangat lemah ( -0,25) dan nilai signifikasi 0,902, hubungan tingkat ketergantungan dengan tingkat pengungkapan sangat lemah (0,109) dan nilai signifikansi 0,596 , hubungan kompleksitas pemerintahan dengan tingkat pengungkapan sangat lemah ( -0,153) dan nilai signifikansi 0,456 , hubungan jumlah temuan audit BPK dengan tingkat pengungkapan sangat lemah (0,087) dan nilai signifikansi sebesar 0,674, hubungan jenis daerah dengan tingkat pengungkapan sangat lemah (-0,082) dan nilai signifikansi sebesar 0,691. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kemakmuran, tingkat ketergantungan, kompleksitas pemerintahan, jumlah temuan audit BPK dan jenis daerah berhubungan tetapi tidak signifikan dengan tingkat pengungkapan. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The disclosure of qualified financial report beside determines the decision quality that taken by the user of report it also will determine the public trust to the government. To produce the qualified disclosure, the government makes the regulation No. 24 in 2005 about the Government Accounting Standard (SAP). This standard becomes the guidance by the local government to produce the disclosure of qualified financial report. Its ideality the local government financial report disclosure must be qualified because it has been made the its guidance (SAP). But its reality, the local government finacial repot disclosure in west java province in 2011 has not being entirely disclosure all the information that has been regulated in the Government Accounting Standard (SAP). It can be seen in the opinion that given by Financial Investigator Board (BPK) RI for the local government finacial repot disclosure in west java province in 2011 that get the relevant opinion without exception (WTP) is only one and they who get the Relevant opinion without exception with the explanation is only one, and rest of them are 24 local government get the relevant Opinion with the Exception (WDP). This research aims to examine the determinant factors affecting the Scope of local government finacial repot disclosure. The factor that is examined in this research is the level of prosperity, the level of dependency, government complexity, the number of BPK audit founding and the type of area. The research is conducted in the government of regency/city in West Java. Taking sample is conducted by purposive sampling and total sample that fulfills the criteria is 26 local government. The examination is conducted by using the Rank Spearman. The result of this research shows that the correlation of prosperity level with the level of disclosure is -0.25 and significance value is 0.902, the correlation of dependency level and with the level of disclosure is 0.109 and significance value is 0.596, the correlation of government complexity and with the level of disclosure is -0.153 and significance value is 0.456, the correlation of the number of audit founding BPK and with the level of disclosure is 0.087 and significance value is 0.674, correlation of the type of region with the level of disclosure is -0.082 and significance value is 0.691. Based on the result of research it can be concluded that the level of prosperity, level of dependency, government complexity, number of audit founding BPK and type of region are not correlated significantly with the level of disclosure. |
| Kata kunci | Pemerintah Daerah, Tingkat Pengungkapan |
| Pembimbing 1 | Dr. Oman Rusmana, M.Si, Ak |
| Pembimbing 2 | Dr. Eko Suyono, M.Si, Ak |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2014 |
| Jumlah Halaman | 27 |
| Tgl. Entri | (belum diset) |