Artikel Ilmiah : E1A010218 a.n. TAZKIYA AL-BARIYYAH
| NIM | E1A010218 |
|---|---|
| Namamhs | TAZKIYA AL-BARIYYAH |
| Judul Artikel | UPAYA PENGEMBALIAN HARTA KEKAYAAN MILIK NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DISIMPAN DI LUAR NEGERI MELALUI PERJANJIAN MUTUAL LEGAL ASSISTANCE |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pada era globalisasi ini perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi semakin meningkat dan mengakibatkan meningkatnya kejahatan yang berdimensi internasional dan melintasi batas yurisdiksi negara lain. Tidak sedikit para koruptor yang menyimpan aset di luar negeri untuk menyelamatkan hartanya. Oleh karena itu agar dapat menarik aset yang melintasi batas yurisdiksi, diperlukan suatu kerjasama internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber data sekunder dan dianalisa dengan metode yuridis kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya pengembalian harta kekayaan milik negara yang berasal dari tindak pidana korupsi yang berdasarkan perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dan kendala yang dihadapi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa masih banyak koruptor yang menyimpan asetnya di luar negeri dan pemerintah sulit menarik aset tersebut. Seperti di Hong Kong terdapat aset negara sebesar Rp. 4,7 milyar dan hanya dapat dikembalikan dengan perjanjian MLA. Simpulan, perjanjian MLA penting karena dengan perjanjian ini penegak hukum dapat meminta bantuan kepada negara lain untuk merampas aset yang berada di negara tersebut. Selain dengan perjanjian MLA, ditunjuknya Menteri Hukum dan HAM sebagai Otoritas Utama, upaya melalui proses pengadilan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk upaya pengembalian aset. Kendala yang dihadapi secara internal yaitu pemerintah kurang progresif dalam penandatanganan perjanjian dengan negara lain. Kendala eksternal yaitu perbedaan sistem hukum Indonesia dengan negara lain. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | In globalization period, the development of information technology, telecommunications and transportation increased and resulted in rising crime in international dimensional and transnational jurisdiction. The corruptors kept their assets abroad to saved their wealth. Therefore in order to attracted assets across jurisdictions, required an international cooperation. Method of this research used the juridical normative method with secondary data sources and analyzed by a qualitative juridical method. The aim of this research is to know the efforts to return the country's wealth comes from the criminal acts of corruption by the Treaty of Mutual Legal Assistance (MLA) and the obstacles faced. The results of this research that there were still many corruptor saved theirs assets abroad and the Government hard to seized the assets. Such as in Hong Kong were state assets amounting to 4.7 billion Rupiah and only refundable with MLA treaty. The conclusion, MLA treaty is important because with this treaty, law enforcement could ask for an assistance to other countries to seize assets that were in the country. Beside the MLA treaty, had been appoinment Ministry of Justice and Human Rights as the Central Authority, efforts through the court processed and improved the quality of human resources, including efforts to asset recovery. Obstacles faced internally that is less progressive government in the signed of treaties with other countries. External constraints that Indonesia's legal system is differences with other countries. |
| Kata kunci | Pengembalian Aset, Korupsi, Perjanjian Mutual Legal Assistance |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H.,M.Sc. |
| Pembimbing 2 | Dr. Noer Indriati, S.H.,M.Hum. |
| Pembimbing 3 | Aryuni Yuliantiningsih, S.H.,M.H. |
| Tahun | 2014 |
| Jumlah Halaman | 16 |
| Tgl. Entri | (belum diset) |