Artikel Ilmiah : E1A008311 a.n. SRI HARTINI
| NIM | E1A008311 |
|---|---|
| Namamhs | SRI HARTINI |
| Judul Artikel | PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN NETRALITAS MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Dalam kedudukan dan tugas tersebut, Pegawai Negeri Sipil harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Upaya menjaga netralitas dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan agar Pegawai Negeri Sipil dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaganya pada tugas yang dibebankan kepadanya. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dengan tegas melarang Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 ditetapkan larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Pengurus Partai Politik. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian tersebut dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat. Tata cara pemberhentiannya, yaitu dengan mengajukan pengunduran diri karena akan menjadi anggota/pengurus politik diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan ia mengajukan pengunduran diri, kecuali terdapat alasan-alasan yang sah yang menyebabkan pengunduran diri itu ditangguhkan. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Civil servant serves as the elements of the State apparatus, is in charge of providing service to the community as a professional, honest, fair, and equitable in implementing the task of the State, governance and development. In position and the duties, civil servants must be neutral from the influence of all the political parties as well as group and not discriminatory in providing service to the community. Efforts to maintain neutrality from the influence of political parties and to ensure the integrity, compactness, and unity so that civil servants can focus all their attention, thoughts, and her energy on a task that is charged at him. Act No. 43 of 1999 hereby expressly forbade civil servants to be members of political parties and with the Government Regulation Number 35 of 2004 set a ban on civil servants to be Members Of a political party. According to the provisions of this Regulation the Government civil servant who became a member of the Executive Board and/or political parties dismissed as a civil servant. The termination can be carried out with respect or not with respect. Procedures that his dismissal, namely by tender his resignation in order to become a member of the political / honorably discharged as civil servants starting from the end of the month he proposed resignation letter, unless there are legitimate reasons that causes the resignation of was suspended. |
| Kata kunci | Penerapan Sanksi, Pelanggaran Netralitas, Anggota Partai Politik |
| Pembimbing 1 | Sri Hartini, S.H.,M.H. |
| Pembimbing 2 | Setiadjeng Kadarsih, S.H.,M.H. |
| Pembimbing 3 | Supriyanto, S.H.,M.H |
| Tahun | 2014 |
| Jumlah Halaman | 16 |
| Tgl. Entri | (belum diset) |