Artikel Ilmiah : E1A008243 a.n. GALIH PAMUNGKAS
| NIM | E1A008243 |
|---|---|
| Namamhs | GALIH PAMUNGKAS |
| Judul Artikel | KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Oleh : GALIH PAMUNGKAS E1A008243 Lembaga Negara MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga Negara yang paling menonjol pasang surutnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam pembentukan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Guna mencapai tujuan tersebut maka peneletian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder yang terkumpul kemudian diolah, disajikan, dan dianalisa secara kualitatif dengan penyajian data teks naratif. Hasil penelitian menyatakan bahwa, kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam pembentukan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam pembentukan Ketetapan MPR hal ini seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (1) b Undang-udang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu TAP MPR sebaiknya diberi penjelasan mengenai jenis TAP MPR. TAP MPR tetap saja boleh ada dan dikeluarkan oleh MPR, tetapi terbatas hanya untuk penetapan yang bersifat beschikking (kongret dan individual). Sebaiknya dipertimbangkan kembali kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sehingga sistem kenegaraan lebih sistematis melalui amandemen UUD 1945 atau Yudisial Review Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kata Kunci: Kewenangan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Pembentukan Perundang-Undangan |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT CONSULTATIVE ASSEMBLY OF THE AUTHORITY IN THE FORMATION OF LEGISLATION UNDER THE LAW NUMBER 12 OF 2011 CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF REGULATION LEGISLATION By: GALIH PAMUNGKAS E1A008243 State agency People's Consultative Assembly is the country 's most prominent institutions ebb and flow. This study aims to analyze the authority of the Assembly in the formation of legislation by Law No. 12 Year 2011 on the Establishment Regulation Legislation. To achieve these objectives the intensive search was conducted using the normative juridical approach. Secondary data were collected and processed, presented, and analyzed qualitatively with the presentation of narrative text data. The results stated that, the authority of the Assembly in the formation of legislation by Law No. 12 Year 2011 on the Establishment Regulation Legislation in the formation of MPR Decree as it is stipulated in Article 7 paragraph ( 1) of Law No. 12 of Shrimp 2011 on the Establishment of legislation. Therefore People's Consultative Assembly should be given an explanation of the types of MPR. MPR still be there and issued by the Assembly, but limited only to the determination of the nature beschikking ( kongret and individual ). MPR should be reconsidered position as the highest state body, so the system is more systematic state through the 1945 amendment or the Judicial Review Act No. 12 Year 2011 on the Establishment Regulation Legislation. . Keywords: Authority, the People's Consultative Assembly, and Formation Legislation |
| Kata kunci | Kewenangan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Pembentukan Perundang-Undangan |
| Pembimbing 1 | Satrio Saptohadi, S.H.,M.H. |
| Pembimbing 2 | Tenang Haryanto SH., M.H. |
| Pembimbing 3 | H.A Komari,S.H.,M.Hum |
| Tahun | 2014 |
| Jumlah Halaman | 22 |
| Tgl. Entri | (belum diset) |