Artikel Ilmiah : E1A008075 a.n. MUSFIROTUN NISA
| NIM | E1A008075 |
|---|---|
| Namamhs | MUSFIROTUN NISA |
| Judul Artikel | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas II Purwokerto) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pegawai Negeri berhak mendapatkan hak sesuai beban kerja dan kewajibannya sebagaimana diatur Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian. Salah satu hak yang diperoleh Pegawai Negeri adalah tunjangan kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri. Instansi yang melaksanakan kebijakan pemberian tunjangan kinerja bagi pegawainya adalah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas II Purwokerto. RUPBASAN Kelas II Purwokerto berada di bawah lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria, perhitungan dan prosedur pemberian tunjangan kinerja di RUPBASAN Kelas II Purwokerto. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian preskriptif yang didasarkan pada inventarisasi peraturan perundang – undangan. Kebijakan pemberian tunjangan kinerja di RUPBASAN Kelas II Purwokerto dilaksanakan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tunjangan kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2011. Tunjangan kinerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kriteria dan melalui prosedur pemberian tunjangan kinerja dengan mendasarkan pada kelas jabatan dan pencapaian terhadap Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Civil servants are entitled to the right in accordance with the workload and duty as stipulated in Act Number 43 of 1999 year on The Principles of Employee Affair. One of the rights was performances allowances to improve welfare of servants. One of institution that applies a policy of performances allowances was Confiscated Object Storage Home Country Class II Purwokerto. The purpose of this research was to know the criteria, calculations and procedures for granting performance allowances in Confiscated Object Storage Home Country Class II Purwokerto. The method of approach used in this research is judicial approach, with specifications of prescriptive research that are based on inventory of legislation. Performances Allowance policy in Confiscated Object Storage Home Country Class II Purwokerto implemented by issuance Presidential Regulation No. 40 Year 2011 on the Performance Allowances for Civil Servants in the Ministry of Justice and Human Rights. Performance Allowances are allowances given to employees to improve the welfare of employees whose implementation in accordance with the Presidential Regulation No. 40 Year 2011. Performance allowance given to civil servants who fulfill the criteria and procedures through provision of allowances based on the performance of the class hierarchy and the achievement of the Target Employee Performance |
| Kata kunci | Pegawai Negeri Sipil, Tunjangan Kinerja, RUPBASAN |
| Pembimbing 1 | Hj. Setiadjeng Kadarsih,S.H.,M.H. |
| Pembimbing 2 | Tedi Sudrajat,S.H.,M.H. |
| Pembimbing 3 | H. Sunarto,S.H. |
| Tahun | 2014 |
| Jumlah Halaman | 17 |
| Tgl. Entri | (belum diset) |