Artikel Ilmiah : E1A007318 a.n. ANDRY WAHYUDI
| NIM | E1A007318 |
|---|---|
| Namamhs | ANDRY WAHYUDI |
| Judul Artikel | ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 36/PUU-X/2012 TENTANG PEMBUBARAN BADAN PELAKSANA MINYAK DAN GAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETATANEGARAN REPUBLIK INDONESIA |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa dan memberikan penjelasan tentang pembubaran BP Migas berdasarkan Putusan MK No 36/PUU-X/2012 perihal pengujian UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi berdasarkan hukum ketatanegaraan RI. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data primer dan sekunder baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan data-data pendukung lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Ada tiga pendekatan yang digunakan; pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analisis. Data-data yang sudah terkumpul disajikan secara deskriptif normatif, dengan menekankan analisa yang tersusun secara sistematis dan logis untuk mengungkap kebenaran yang hakiki. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat gugatan terhadap sejumlah pasal yang diajukan oleh pihak penggugat. Namun, dari pasal-pasal tersebut tidak semuanya dikabulkan oleh MK tetapi ada pula sejumlah yang dicabut oleh MK. Adapun sejumlah pasal yang digugat diantaranya pasal 1 angka 19 dan angka 23, pasal 4 ayat 3, pasal 5 angka 1, pasal 6 ayat 1, pasal 11 ayat 2 dan pasal 44 ayat 3. Namun, MK hanya mengabulkan pembatalan pasal yang berkenaan dengan atau mengatur tentang BP Migas yang termaktub dalam UU no 22 tahun 2001. Adapun pasal-pasal yang yang dinyatakan oleh MK telah bertentangan dengan UUD 1945, diantaranya pasal 1 angka 23, pasal 4 ayat 3, pasal 11 ayat 1, pasal 20 ayat 3, pasal 21 ayat 1, pasal 41 ayat 2, Pasal 45, Pasal 48 ayat 1, Pasal 49, Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63. Kesimpulan dari penelitian adalah ada beberapa gugatan yang diajukan oleh pemohon yang tidak dikabulkan oleh MK. Adapun gugatan tersebut secara spesifik mengatur tentang Kontrak Kerja Sama Migas dan Keterlibatan DPR dalam Kontrak Kerja Sama Migas. Sedangkan gugatan yang dikabulkan oleh MK adalah perihal keberadaan, kewenangan dan segala sesuatu yang berkenaan dengan BP MIGAS. Maka dari itu, adapun saran yang diajukan oleh peneliti adalah pemerintah baik eksekutif dan legislatif harus mengambil langkah jangka pendek dan jangka panjang perihal penguasaan di sektor Migas. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT This research is used to analyze and give explanation related to the abrogation of BP Migas based on the ruling of Constitutional Court No 36/PUU-X/2012 about act review No. 22 year 2001 about Petroleum and Natural Gas derived from RI’s constitutional law. In order to accomplish the purposes of the research, the researcher collected primary and secondary data including, experts’ opinion, and other supporting data. This research used juridical normative method. There are three approaches used in this research; regulation approach, conceptual approach and analytical approach. The appropriate data is represented in descriptive normative way by emphasizing systematic and logic analysis in order to reveal the essential truth. The result of this research is that some lawsuits of article laws are filed by plaintiffs. However, not all of those articles are granted since some of them are revoked by Constitutional Court. Those sued articles are section 1 number 19 and number 23, section 4 subsection 3, section 5 number 1, section 6 subsection 1, section 11 subsection 2 and section 44 subsection 3. Though, Constitutional Court only granted the cancellation of articles which related with or regulate BP Migas recorded in UU No. 22 year 2001. Whereas the revoked articles are section 1 number 23, section 4 subsection 3, section 11 subsection 1, section 20 subsection 3, section 21 subsection 1, section 41 subsection 2, section 45, section 48 subsection 1, section 49, section 59 letter a, section 61, and section 63. The research concludes that there are some lawsuits of articles which are revoked by Constitutional Court. Specifically, those lawsuits regulate Cooperation Contract (Kontrak Kerja Sama) of Migas and the House of Representatives involvement in it. Meanwhile, granted lawsuits are the existence, authority, and all the things related to BP Migas. Thus, the researcher suggests the government including executive and legislative to take long-term and short-term suit concerning about control of Migas. |
| Kata kunci | Migas, MK, KKS, DPR dan BP MIGAS |
| Pembimbing 1 | Prof.Dr.Muhammad Fauzan SH.,M.Hum |
| Pembimbing 2 | H.A. Komari SH., M.Hum |
| Pembimbing 3 | Tenang Haryanto SH.,M.HUM |
| Tahun | 2014 |
| Jumlah Halaman | 14 |
| Tgl. Entri | (belum diset) |