Artikel Ilmiah : E1A009131 a.n. YENITA SUJARWO
| NIM | E1A009131 |
|---|---|
| Namamhs | YENITA SUJARWO |
| Judul Artikel | UPAYA PAKSA TERHADAP PEJABAT TATA USAHA NEGARA YANG TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Tinjauan Yuridis Putusan No. 89/G/2009/PTUN-BDG) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pasal 116 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah inkracht, maka terhadap Tergugat dapat dikenakan Upaya Paksa berupa pengenaan uang paksa (dwangsom) dan/atau sanksi administratif. Sanksi berupa pengenaan uang paksa (dwangsom) dimulai dengan adanya permohonan dari Penggugat agar Tergugat melaksanakan putusan pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. Setelah adanya permohonan dari Penggugat, Ketua Pengadilan segera membuat surat peneguran yang dikirimkan kepada Tergugat agar melaksanakan Putusan Pengadilan dalam jangka waktu 60 hari. Selama jangka waktu 60 hari tersebut Tergugat tetap tidak melaksanakan, kemudian Ketua Pengadilan membuat penetapan yang ditunjukan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) yang memerintahkan agar gaji Tergugat dipotong guna pemenuhan pembayaran uang paksa. Jangka waktu pembayaran uang paksa tersebut sampai dengan dilaksanakannya Putusan Pengadilan oleh Tergugat maksimal 90 hari kerja (asas Kepatutan). Sanksi administratif dapat dikenakan kepada Tergugat (Bupati Bandung) setelah lewatnya jangka waktu pembayaran uang paksa, dan Tergugat tetap tidak mau untuk melaksanakan putusan pengadilan. Tindakan Bupati Bandung yang tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan, dapat dijadikan alasan untuk pemberhentian dalam jabatan karena dikategorikan melanggar Pasal 29 Ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Prosedur pemberhentian diatur dalam Pasal 29 Ayat (4), yang pada intinya menyebutkan, bahwa usul pemberhentian Kepala Daerah diajukan oleh DPRD setelah adanya putusan Mahkamah Agung bahwa Kepala Daerah telah melanggar kewajibannya. Setelah terbukti, usul pemberhentian tersebut harus ditanggapi oleh Presiden, dalam jangka waktu 30 hari setelah DPRD menyampaikan usul tersebut. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Article 116 of Law No.. 51 Year 2009 on the Second Amendment Act No.. 5 of 1986 on the State Administrative Court if the Defendant is not willing to mention carry inkracht a court, then the defendant is liable Forced efforts include the imposition of forced money (dwangsom) and / or administrative sanctions. Forced imposition of sanctions in the form of money (dwangsom) begins with the application of Plaintiff that Defendants implement court decisions, as referred to in Article 116 paragraph (3) of Law No. 51 of 2009. Upon the request of the plaintiff, Chief Judge immediately accost a letter that was sent to the Defendant in order to implement the court verdict within 60 days. During the 60 day period the Defendant still did not carry, then President of the Court made a determination that is shown to the Head of Regional Treasury Office (KPKD) which ordered that the Defendant pay cut in order to meet the compulsory payments. Duration of compulsory payments to the implementation of the court verdict by Defendants maximum of 90 working days (principle of Appropriateness). Administrative sanctions can be imposed on the defendant (Regent Bandung) after the termination of the period of compulsory payments, and Defendants still refused to implement court decisions. Bandung Regent actions are not willing to implement court decisions, can be a reason for dismissal in the office since it is violation of Article 29 Paragraph (2) of Law no. 32 of 2004 on Regional Government. Dismissal procedure provided for in Article 29 paragraph (4), which basically states that the proposal for dismissal filed by the Head of Parliament after the Supreme Court ruling that the Regional Head had violated its obligations. Once proven, the proposal for dismissal shall be taken by the President, within 30 days after the parliament had proposed. |
| Kata kunci | PTUN, Upaya paksa, Dwangsom, Sanksi administratif |
| Pembimbing 1 | Weda Kupita, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Setiajeng Kadarsih,S.H., M.H |
| Pembimbing 3 | Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 17 |
| Tgl. Entri | (belum diset) |