Artikel Ilmiah : E1A008057 a.n. WIDYA YUSTIANTO
| NIM | E1A008057 |
|---|---|
| Namamhs | WIDYA YUSTIANTO |
| Judul Artikel | Prosedur Izin Pembuatan Pembatas Kecepatan di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pemerintah daerah sebagai alat Administrasi Negara berhak membuat ketetapan dan keputusan sebagai bentuk campur tangan dalam kehidupan masyarakat. Bentuk ketetapan dan keputusan yang sering digunakan adalah perizinan. Pelaksanaan perizinan didasarkan pada Peraturan Daerah sebagai landasannya. Penyesuaian pembuatan pembatas kecepatan harus dilakukan oleh setiap orang/kelompok masyarakat yang akan mendirikan pembatas kecepatan karena memang peraturan perundang-undangan mengatur demikian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian Preskriptif, Sumber Bahan hukum, Bahan hukum primer, sekunder dan tersier, metode pengumpulan Bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan studi kepustakaan, metode penyajian Bahan hukum disajikan dalam bentuk teks naratif, dan metode analisis yang dipergunakan adalah analisis normatif kualitatif dengan model interpretasi sistematik dan gramatikal. Pelanggaran-pelanggaran yang tidak memakai prosedur Izin Pembuatan Pembatas Kecepatan yang dilakukan oleh pembuat pembatas baik perseorangan atau badan dapat dikenai sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh para pembuat pembatas tersebut. Sanksi terhadap pelanggaran Izin Pembuatan Pembatas Kecepatan tersebut dapat berupa pembekuan, pencabutan Izin Pembuatan Pembatas Kecepatan sampai pembongkaran pembatas. Pelaksanaan sanksi di dalam penegakkan hukum bagi pelanggaran-pelanggaran Izin Pembuatan Pembatas Kecepatan, sesuai dengan Pasal 39 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Local government as a tool of the State Administration reserves the right to make rules and decisions as a form of intervention in people's lives . Form of statutes and decisions often used is licensing . Implementation of licensing based on local regulation as its foundation . Adjustment of speed limiting manufacturing to be done by any person / group of people that will establish speed limiting because of legislation such set . The method used in this study is a normative juridical approach , the specification of research is the study Prescriptive , Source Material law , primary legal materials , secondary and tertiary , legal materials collection method in this study with an inventory of legislation , documentation and studies literature , methods of presentation of legal materials presented in the form of narrative text , and analytical methods used are qualitative normative analysis with systematic and grammatical interpretation of the model . The violations were not wearing Development Permit procedures performed by Speed Delimiter delimiter makers either individuals or entities subject to sanctions in accordance with the violations committed by the makers of the barrier . Sanctions for violations of the Speed Barrier Development Permit may be freezing , Manufacture License revocation until demolition Speed Delimiter delimiter . Implementation of sanctions in the law enforcement for violations of permit Making Speed Barrier , in accordance with Article 39 of the Decree of the Minister of Transportation No. 3 of 1994 on Control Tool and Road User Safety . |
| Kata kunci | prosedur Izin, Pembatas, Kecepatan |
| Pembimbing 1 | Sri Hartini , S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Hj. Setiadjeng Kadarsih, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 14 |
| Tgl. Entri | (belum diset) |