Artikel Ilmiah : E1A009149 a.n. KUKUH GINANJAR PRATAPA
| NIM | E1A009149 |
|---|---|
| Namamhs | KUKUH GINANJAR PRATAPA |
| Judul Artikel | PERANAN CAMAT DALAM PELAKSANAAN DESENTRALISASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI DI KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK PERANAN CAMAT DALAM PELAKSANAAN DESENTRALISASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ( Studi Di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara ) Perubahan penerapan pola dari sentralisasi bergeser ke desentralisasi dilandasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Perubahan konsep otonomi daerah ini berdampak pada kedudukan, peran dan fungsi Camat. Setelah berlakunya UU No 22/1999 dan kemudian UU No 32/2004, Camat tidak lagi menjadi kepala wilayah, melainkan sebagai perangkat daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Camat mendapatkan kewenangan delegatif ( Pasal 126 ayat 2) dan atributif (Pasal 126 ayat 3). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa peran yang dilakukan oleh Camat itu berdasarkan pendelegasian sebagian wewenang dari Bupati/Walikota. Sesuai dengan Pasal 126 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa Camat mendapatkan pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati/Walikota untuk mengurus urusan pemerintahan daerah yang menjadi urusan rumah tangganya sendiri meliputi perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan peran dan fungsi kepemimpinan Camat di era otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kecamatan Rakit, Camat dalam melaksanakan perannya sebagai pimpinan menjadi fasilitator dengan memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, memberi pelayanan yang optimal kepada masyarakat sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan dan mendorong masyarakat agar dapat lebih aktif dalam membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dimiliki oleh Camat sesuai peraturan perundang-undangan. Kata Kunci : Peranan, Camat, dan Desentralisasi |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT ROLE OF SUB-DISTRICT HEAD IN THE IMPLEMENTATION OF STATUTORY DECENTRALIZATION LAW NUMBER 32 OF 2004 ON REGIONAL GOVERNMENT ( Studies In Rakit District Banjarnegara Sub Province ) Changes in application patterns shift from centralized to decentralized based on the enactment of Law No. 32 Year 2004 on Regional Government , replacing Law No. 22 of 1999 and Law No. 5 of 1974 . Change these conceptions impact on the position, role and functions of sub-district head . After the enactment of Law No. 22/1999 and then Law 32/2004 , Head no longer be the head region , but as a local device . Based on Law Number 32 Year 2004 on Regional Government, Sub-District Head obtain discretionary authority ( Chapter 126 , paragraph 2 ) and attributive ( Chapter 126 , paragraph 3 ). Research method used is normative. Result of this research is hat the role which carriny by sub-regency chief authority by delegation some of Regent. In accordance with Chapter 126 paragraph 2 of Law No. 32 of 2004 that the Sub-District Head obtain partial delegation of authority from the Regent / Mayor to take care of the affairs of local government into the affairs of his own household includes licensing , advice , coordination , guidance , supervision , facilitation , establishment , implementation , and other delegated authority . This research purpose was conducted to determine the role of sub-district head in the implementation of decentralization based on Law No. 32 of 2004 in the Rakit district Banjarnegara sub province. Results of this research purpose indicate that changes in the role and function of leadership in the era of regional autonomy sub-regency chief by Act No. 32 of 2004 in the Rakit District , Sub-district head in carrying out its role as the leader of a facilitator by providing what is needed by the community , provide optimum service to the public in accordance with devolved government affairs and encouraging people to be more active in assisting the implementation of government affairs owned by the appropriate sub-district head legislation. Keywords : Role , Sub-District Head, and Decentralization |
| Kata kunci | PERAN, CAMAT DAN DESENTRALISASI |
| Pembimbing 1 | Dr. Muhammad Fauzan, S. H,. M.Hum |
| Pembimbing 2 | H. A. Komari, S. H,. M.Hum |
| Pembimbing 3 | Satrio Saptohadi, S. H,. M.H |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 15 |
| Tgl. Entri | (belum diset) |