Artikel Ilmiah : E1A008181 a.n. ENDI SETYO PRIBADI
| NIM | E1A008181 |
|---|---|
| Namamhs | ENDI SETYO PRIBADI |
| Judul Artikel | PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBUATAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA (Studi di Desa Banjarsari Kulon, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBUATAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA (Studi di Desa Banjarsari Kulon, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas) Oleh : ENDI SETYO PRIBADI E1A008181 Badan Permusyawaratan Desa sebagai Badan Legislasi Desa mempunyai wewenang sebagaimana diatur didalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu sebagai penggali, penampung, penghimpun, merumuskan dan penyalur aspirasi masyarakat yang kemudian tertuang didalam perumusan, pembuatan dan penetapan Peraturan Desa. Pembuatan Peraturan Desa sangat penting, karena Desa yang sudah terbentuk harus memiliki landasan hukum yang jelas tujuannya dan dapat mengikat masyarakat. Peraturan Desa yang dibuat harus berdasarkan permasalahan yang terjadi di Desa. Untuk itu dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang handal didalam struktur keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan diharapkan mampu untuk menjalankan tugasnya melaksanakan fungsi strategis sebagai legislator dan kontroling. Perumusan masalah yang dikaji didalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembuatan dan Penetapan Peraturan Desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Metode Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif, Metode Penelitian menggunakan Pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan analisis, spesifikasi Penelitian Deskriptif, sehingga penulis dapat menggambarkan bagaimana Badan Permusyawaratan Desa dapat berjalan serta memahami permasalahan yang ada didalam Pemerintahan Desa Banjarsari Kulon. Hasil penelitian menunjukan bahwa Badan Permusyawaratan Desa ikut berperan didalam proses pembuatan dan penetapan Peraturan Desa hal tersebut terlihat didalam proses pembuatan Peraturan Desa yang melibatkan seluruh anggota BPD, Kepala Desa dan Masyarakat Desa. Dalam melaksanakan fungsi dan wewenang legislasinya, BPD belum dapat menjalankan secara maksimal hal ini ditunjukan dengan adanya peraturan yang masih bersifat kebiasaan atau kebudayaan. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT CONSULTATIVE VILLAGE BOARD ROLE IN MAKING RULES AND DETERMINING THE VILLAGE (Studies in Banjarsari Kulon Village, Sub-District Sumbang, Regency Banyumas) By : ENDI SETYO PRIBADI E1A008181 Village Consultative Body as Villages Legislation has authority as regulated in Article 11 of Regulation Banyumas 2006 on the Village Consultative Body as diggers, container, collector, and dealer formulate aspirations are then contained in the formulation, manufacture and establishment of village regulations. Rule-making is very important village, because the village has been formed must have a clear legal basis and purpose can bind society. Village regulations made should be based on issues raised in the village. That requires a reliable Human Resources in the Village Consultative Board membership structure and will be able to carry out their duties as legislators and strategic functions controling.Formulation of the problem is studied in this research is How the Role of Local Consultative Body in the Making and Regulation. The research was conducted in the village of Banjarsari Kulon, District Contribute, Banyumas. Method of approach is normative juridical, Research Methods using legislation approach and analytical approach, specification descriptive, study so I can describe how the Village Consultative Body to run and understand the problems that exist within the Village Administration Banjarsari Kulon. The results showed that the Village Consultative Body had a role in the regulation-making process and the establishment of the village it is seen in the village of Rule making process involving all members of the BPD, the village head and the village community. In carrying out the functions and powers of legislation, BPD has not been able to run optimally this is shown by the existence of laws that are still custom or culture. |
| Kata kunci | Peranan BPD dalam Pembuatan dan Penetapan Peraturan Desa. |
| Pembimbing 1 | SRI HARTINI, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Hj. SETIAJENG KADARSIH, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | H. SUPRIYANTO, S.H., M.H. |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 19 |
| Tgl. Entri | (belum diset) |