Artikel Ilmiah : E1A009052 a.n. AMANDA RARA PURBANINDA
| NIM | E1A009052 |
|---|---|
| Namamhs | AMANDA RARA PURBANINDA |
| Judul Artikel | ANALISIS MUTASI JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK ANALISIS MUTASI JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS) Oleh: AMANDA RARA PURBANINDA E1A009052 Di dalam Undang – Undang No. 43 tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian, dijelaskan mengenai manajemen PNS dan penempatan pegawai menjadi sebuah proses yang tidak dapat terpisahkan. Mutasi adalah bagian dari penempatan pegawai. Dalam manajemen PNS, mutasi adalah perpindahan atau alih tugas dari suatu unit organisasi ke unit organisasi lain, baik secara vertikal maupun horizontal. Selanjutnya, Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. Penelitian ini terfokus dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan mutasi pada jabatan fungsional PNS dan hambatannya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. Berdasarkan uraian diatas melalui metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah – kaidah atau norma – norma dalam hukum positif. Konsep ini mengungkapkan hukum identik dengan norma – norma yang tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan mutasi di Kabupaten Banyumas mengacu pada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Bupati sebagai kepala daerah hanya memiliki kewenangan dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional jenjang Madya ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Belum adanya aturan yang mengatur tentang prosedur mutasi PNS dalam konteks internal organisasi (dalam satu unit kerja) atau antar unit kerja di dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas menjadi hambatan dalam pelaksanaan mutasi di daerah karena tidak adanya kepastian hukum, selain itu hambatan dapat terjadi karena faktor internal dari PNS yang bersangkutan. Kata Kunci : Mutasi, PNS, Jabatan Fungsional. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT In the Act No. 43 of 1999 on the amendment of Principal Officer is described that the management and staffing of civil servant are unseparated process. Mutation is a part of the staffing. In the management of civil servant, the mutation is a transfer or over the task of an organizational unit to another organizational unit, either vertically or horizontally. Furthermore, the functional position means showing duties, responsibilities, authority and rights of civil servant in order to carry out one's duties and functions of expertise or skills to achieve organizational goals. The aim of the study is to determine the mutation implementation of civil functional position and its obstacles in local government of Banyumas regency. Based on the description above through normative study, this reasearch is conducted by the focus on reviewing the application of rules or norms of positive law. This concept is identical to disclose legal norms that are made in writing by an authorized agency. Based on this research, the mutation implementation in Banyumas refers to the Head of the Civil Service Decree No. 13 Year 2003 on Technical Guidelines for Government Regulation No. 9 of 2003 on the Authority to appoint, transfer and dismissal of civil servant. Regent has an authority in the appointment, transfer and dismissal of civil servant and of the structural position under the echelon II and functional levels in the local government only. The absence of rules which is governing the transfer of civil servant procedure in the context of the internal organization (within a single unit of work) or between units of work in the local government of Banyumas regency become the obstacles of mutation. Moreover, it can be due to the internal factor of the civil servant. Keywords: Mutation, Civil Servant, Functional Position. |
| Kata kunci | Mutasi, PNS, Jabatan Fungsional, Kabupaten Banyumas |
| Pembimbing 1 | SRI HARTINI, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Hj. SETIADJENG KADARSIH, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | H. SUNARTO, S.H. |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 15 |
| Tgl. Entri | (belum diset) |