Artikel Ilmiah : E1A008337 a.n. ANDIKA HERU BARATA

Kembali Update Delete

NIME1A008337
NamamhsANDIKA HERU BARATA
Judul ArtikelPERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN TERHADAP PERSETUBUHAN ANAK
(Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 03/PID.Sus/2012/PN.PWT)
Abstrak (Bhs. Indonesia)Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan dan berat ringannya sanksi terhadap tindak pidana persetubuhan anak dalam Putusan Nomor : 03/PID.Sus/2012/PN.Pwt. Selain itu juga ditujukan untuk mengetahui akibat hukum dari Putusan pemidanaan dalam dalam Putusan Nomor : 03/PID.Sus/2012/PN.Pwt. Guna mencapai tujuan tersebut maka peneletian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder yang terkumpul kemudian diolah, disajikan, dan dianalisa secara kualitatif dengan penyajian data teks naratif.
Hasil penelitian menyatakan bahwa, terdapat dua pertimbangan yuridis hakim terhadap perbutan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan persetubuhan dengan anak dibawah umur secara berlanjut yang dibuktikan dengan alat bukti saksi baik saksi korban dan saksi lainnya, alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No.Pol: R/20/X/2011, tanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Herni Setiyowati dan keterangan terdakwa. Kemudian terdapat dua unsur pemberat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Unsur pertama yang memperberat terdakwa antara lain unsur kesengajaan Terdakwa sengaja menyetubuhi anak di bawah umur, selain itu terdakwa juga sengaja menyetubuhi anak tiri yang seharusnya dilindunginya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Unsur kedua yaitu mengenai perbuatan yang berlanjut sesuai Pasal 64 KUHP dimana memuat ancaman pidana pokok yang paling berat yang dibuktikan sesuai dengan sistem pembuktian Pasal 183 KUHAP. Akibat hukum dari putusan pemidanaan dalam dalam Putusan Nomor : 03/PID.Sus/2012/PN.Pwt. antara lain lahirnya hak dan kewajiban terpidana yaitu kewajiban menjalankan hukuman serta hak-hak narapidana. Selain itu Akibat hukum dari putusan pemidanaan dalam dalam Putusan Nomor : 03/PID.Sus/2012/PN.Pwt juga melahirkan hak dan kewajiban bagi kejaksaan dan Lembaga Pemaasyarakatan sebagai tahapan eksekusi.
.
Abtrak (Bhs. Inggris)This study was conducted to determine the basis of consideration of the judge in sentencing verdict and the severity of criminal penalties against child marriage act in Decision Number : 03/PID.Sus/2012/PN.Pwt . It also aimed to determine the legal consequences of the criminalization decision in Decision Number : 03/PID.Sus/2012/PN.Pwt . To achieve these aims the intensive search was conducted using the normative juridical approach . Secondary data were collected and processed , presented , and analyzed qualitatively with the presentation of narrative text data .
The study states that there were two judges for judicial consideration perbutan committed by the defendant , the defendant has fulfilled the act of sexual intercourse with a minor is continuing as evidenced by both the witness evidence and other witnesses witnesses , documentary evidence in the form of Visum Et Repertum No.Pol : R/20/X/2011 , dated October 24, 2011 which was made and signed by dr . Herni Setiyowati and the testimony of the defendant . Then there are two elements of ballast criminal offenses committed by the defendant . The first element that aggravate defendants include intentional defendant intentionally fucked minors , other than that the defendant intentionally supposed to fuck stepson protects based Child Protection Act . The second element is the ongoing act in accordance with Article 64 of the Criminal Code which includes the main criminal threat as evidenced most weight in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code verification system . Legal consequences of the criminalization decision in Decision Number : 03/PID.Sus/2012/PN.Pwt . such as the birth of the rights and obligations of the obligations run convict and sentence prisoners' rights . Besides the legal consequences of the criminalization decision in Decision Number : 03/PID.Sus/2012/PN.Pwt also gave birth to the rights and obligations of the prosecutor and the Institute Pemaasyarakatan as execution stages.
Kata kunciPertimbangan Hakim , Putusan Pemidanaan dan Persetubuhan Anak
Pembimbing 1Dr. Hibnu Nugroho, SH.,M.H
Pembimbing 2Handri Wirastuti, SH.,M.H
Pembimbing 3Pranoto, S.H.,M.H.,
Tahun2013
Jumlah Halaman17
Tgl. Entri(belum diset)
Cetak Bukti Unggah
© Universitas Jenderal Soedirman 2026 All rights reserved.