| NIM | F1D007080 |
|---|
| Namamhs | DWI HASTOMO |
|---|
| Judul Artikel | INTERAKSI AKTOR DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KABUPATEN KEBUMEN |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana interaksi antara aktor dalam implementasi kebijakan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara pada penambangan pasir Sungai Luk Ulo di wilayah Kecamatan Karangsambung dan mendeskripsikan faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dan pendukung interaksi aktor dalam implementasi Perda tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Perda Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada penambangan pasir di Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen belum terwujud dengan baik. Dalam implementasinya, banyak faktor yang menyebabkan terhambatnya implementasi Perda tersebut. Faktor-faktor yang ditemukan dalam penelitian ini adalah rendahnya leadership yang dimiliki oleh kepada daerah, adanya kooptasi antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan pengusaha lokal tambang pasir yang menciptakan interaksi kolutif, sehingga mengakibatkan penegakkan hukum mengalami hambatan dalam implementasinya. Interaksi kolutif mengakibatkan tidak terbangunnya political will dari kepala daerah untuk menjalankan aturan-aturan yang terdapat dalam perda pertambangan. Selain itu, interaksi kolutif antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dan pengusaha lokal menimbulkan konflik dalam masyarakat. Konflik yang terjadi adalah antara masyarakat yang mendukung dan menentang adanya penambangan pasir di Sungai Luk Ulo dan sekitarnya. Kooptasi antara pembuat kebijakan dengan pengusaha lokal pada akhirnya menciptakan interaksi kolutif dalam implementasi peraturan yang diberlakukan. Oleh karena itu, implementasi Perda secara baik dapat dijalankan oleh seluruh stakeholders untuk meminimalisir budaya pelanggaran baik dari masyarakat, pengusaha lokal, maupun pemerintah. Kesadaran politik masyarakat Desa Karangsambung dapat menjadi kontribusi nyata agar implementasi Perda berjalan sesuai jalur yang telah ditetapkan. Selain itu, peran civil society menjadi sangat penting untuk mengontrol implementasi peraturan yang dijalankan. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The purpose of this study is to describe the interaction between actors in the implementation of the Regulatory policy of Kebumen Country Number 22 in 2011 About Mineral and Coal Mining river Luk Ulo sand mining in region Subdistrict Karangsambun and describe factors that hampered support interactions and actors in the implementation of the regulation of the area. This research show that implementation of the Regulation Number 22 in 2011 About Mineral and Coal Mining on sand mining in the Subdistrict Karangsambung, Kebumen Country have not realized properly. In its implementations, many factors that led to the determination implementation of the area. The factors that are found in this study is the lack of leadership that is owned by the co-optation, the area between the Kebumen Country Government and local enterpreneurs quarry sand that created the collusion interaction, resulting in legal enforcement experience obstacles in its implementation. The collusion interaction resulted in no harmonious political will from the head area to run the rules contained in regional regulation mining. In addition, collusion interaction between Kebumen Country Government and local businessmen cause conflict within the community. A conflict is between people who support and oppose the presence of sand mining in Luk Ulo river and surrounding areas. Co-optation among policy makers with local businessmen in the end creates collusion interaction in the implementation of the regulations in force. Therefore, the implementation of local regulations can be run by all stakeholders to minimize cultural offense from both communities, local businessmen, as well as the government. The political awareness of the villagers can be real contributions Karangsambung in order for the implementation of local regulations goes according to a predetermined path. In addition, the role of the civil society become very important to control the implementation of the rule is executed. |
|---|
| Kata kunci | Penambangan Pasir, Interaksi Aktor, Implementasi Kebijakan |
|---|
| Pembimbing 1 | Indaru Setyo Nurprodjo,S.IP. MA |
|---|
| Pembimbing 2 | Drs. M. Soebiantoro, M.Si |
|---|
| Pembimbing 3 | Khairu Roojiqien Sobandi, S.IP. M.Si. MA |
|---|
| Tahun | 2013 |
|---|
| Jumlah Halaman | 20 |
|---|
| Tgl. Entri | (belum diset) |
|---|