Artikel Ilmiah : E1A009235 a.n. RETNO SEPTIANA
| NIM | E1A009235 |
|---|---|
| Namamhs | RETNO SEPTIANA |
| Judul Artikel | PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN KERJASAMA PEMBANGUNAN JARINGAN LISTRIK PERUMAHAN PASIR LUHUR PERMAI (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan No. 39/Pid.B/2008/PN.Pwt) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAKSI Putusan pengadilan merupakan hasil musyawarah hakim berdasarkan penilaian dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Menurut KUHAP ada 3 (tiga) bentuk putusan pengadilan yaitu putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP dikatakan, bahwa yang dimaksud perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam putusan bebas adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini. Putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa diantaranya adalah putusan hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dengan nomor register perkara 39/Pid.B/2008/PN.Pwt yang mana Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yakni melanggar Pasal 378 Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 372 Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-X/2012 meskipun dalam amar putusan tidak dicantumkan mengenai penahanan tetapi jaksa sebagai eksekutor berdasarkan Pasal 270 KUHAP harus tetap mengeksekusinya dan putusan tersebut tidak batal demi hukum. Penuntut Umum atau terdakwa dapat mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas hal ini diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU-X/2012 selain itu Jaksa Agung berdasarkan Pasal 259 ayat (1) KUHAP dapat mengajukan kasasi demi kepentingan hukum. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Abstrak Court decision is the result of judge’s discussion by considering the accusation and corelate it with everything have been proven in the court session. According to Indonesian Law Procedure or KUHAP, there are three form of decision, those are free decision (Article 191 clause 1 KUHAP), release of any accusation 9Article 191 clause 2), and condemnation decision (Article 193 clause 1 KUHAP). The explanation about Article 191 clause 1 KUHAP define that the unproven accusated act is the accusation that not properly proven according to the judges appraisal based on the authentication session that perform the evidence instruments in KUHAP. One of the case that released the defendant from the accusation is a case that has been presided in Purwokerto Court with the register number 39/Pid.B/2008/PN.Pwt. In this case, the general prosecutor accusated the defendant with alternative accusation those are: against the rule of Article 378 Act 1/1946 (KUHP) or Article 372 Act 1/1946 (KUHP). Based on the Constitution Court Number 69/PUU-X/2012, eventhough in the decision injuction there’s no command about the restraining order, but the prosecutor as the executor based on Article 270 KUHAP should release the defendant and the decision is not legally null. The prosecutor or defendant can propose the appeal to the supreme court for the free decision based on the Supreme Court decision number 114/PUU-X/2012. The Attorney General also can propose the appeal for the sake of law based on Article 259 clause 1 KUHAP. Keyword: Free Decision, Court Session, Judge Decision |
| Kata kunci | Putusan Bebas, Sidang Pengadilan, Putusan Hakim |
| Pembimbing 1 | Pranoto, S.H.,M.H. |
| Pembimbing 2 | Dr. Hibnu Nugroho, S.H.,M.H. |
| Pembimbing 3 | Handri W.S, S.H.,M.H. |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 19 |
| Tgl. Entri | (belum diset) |