Artikel Ilmiah : E1A007018 a.n. NDARU DWIAJI
| NIM | E1A007018 |
|---|---|
| Namamhs | NDARU DWIAJI |
| Judul Artikel | KEWENANGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DALAM MENGAUDIT KERUGIAN NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Reformasi telah memberikan dampak yang signifikan bagi Indonesia. Tidak hanya pada pemegang kekuasaan tetapi reformasi juga telah mengubah sistem pengawasan dan tata pemerintahan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah salah satu lembaga pengawas internal pemerintah yang memegang peranan penting dalam pengawasan. BPKP adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang merupakan lembaga yang bekerja berdasarkan permintaan dari presiden dan wajib melaporkan hasil kerjanya kepada presiden berdasarkan ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, Sumber Data, Data primer, sekunder dan tersier, metode pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan studi kepustakaan, metode penyajian Data disajikan dalam bentuk teks naratif, dan metode analisis yang dipergunakan adalah analisis normatif kualitatif dengan model interpretasi sistematik dan gramatikal. Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam mengaudit Kerugian Negara berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yaitu terdapat dalam Pasal 52 huruf F yang menjelasakan bahwa BPKP dalam mengaudit Kerugian Negara dapat melakukan beberapa hal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Reforms have a significant impact for Indonesia. Not only the authority but also the reform has changed the system of oversight and governance. Financial and Development Supervisory Agency (BPK) is one of the government's internal watchdog agency that plays an important role in surveillance. BPK is a Non Government Organization which is an organization that works on the request of the president and shall report the results of its work to the President under the provisions of laws and regulations that apply crustaceans. The method used in this study is a normative juridical approach, the specification of research is descriptive research, Data Sources, Data primary, secondary and tertiary methods of data collection in this study with an inventory of legislation, documentation and study of literature, Data presentation methods presented in the form of narrative text, and analytical methods used are qualitative normative analysis with systematic and grammatical interpretation of the model. Authority of the Financial and Development Supervisory Agency in State Losses audit by Indonesian Presidential Regulation No. 64 Year 2005 concerning the Position, Duty, Function, Authority, Organizational Structure and Administration of the Department of Non-Government Institutions contained in Article 52 of the letter F which identifies that the BPK audit Losses country can do some things in accordance with the provisions of the legislation in force. |
| Kata kunci | Kewenangan, BPKP, Kerugian Negara |
| Pembimbing 1 | Dr. H. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | H. A. Komari, S.H., M.Hum |
| Pembimbing 3 | Satrio Saptohadi, SH, MH. |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 14 |
| Tgl. Entri | (belum diset) |